SEMARANG - Rencana Pemprov Jateng soal Dana Alokasi Desa (DAD) disambut baik oleh sejumlah organisasi perangkat desa. Salah satunya Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri (Gerbangsari)Jateng yang mewadahi seluruh elemen desa.

''Kami berterima kasih kepada pemprov yang peduli dengan desa yang dibuktikan dengan telah dianggarkannya DAD,'' kata R Widiarsakto selaku Wakil Ketua II Gerbangsari, dalam pernyataannya kepada Suara Merdeka, Selasa (13/11).

Dengan anggaran Rp 100 juta tiap desa, dana itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama untuk kemandirian desa dalam menghadapi segala problem untuk peningkatan ekonomi. Tanpa peran dari pemerintah, desa belum bisa sepenuhnya menggali potensinya.

Widi mengatakan masih banyak kondisi ekonomi desa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Terbukti masyarakat yang tinggal terpaksa harus mencari pekerjaan lain ke kota. Banyak sawah dan ladang terpaksa dibiarkan terbengkelai, karena terhimpit masalah perekonomian. ''Setidaknya kami minta anggaran itu tidak sekadar wacana, tapi benar-benar direalisasikan,'' lanjut dia.

Seperti diberitakan (SM, 12/11), Pemprov Jateng sedang mengusahakan anggaran untuk 8.561 desa, masing-masing Rp 100 juta atau total Rp 856,1 miliar.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Nur Cahyo Hidayati mengatakan pembahasan sudah sampai di panitia anggaran (PA). Untuk penunjang DAD perlu payung hukum berupa peraturan gubernur agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.

Widiarsakto menambahkan bila dana itu benar-benar direalisasikan, pemprov diminta tidak diskrimintif, semua desa dapat tidak dipilih-pilih. ''Setidaknya semua desa harus mendapatkannya. Tinggal pengajuan penggunaannya saja yang harus sesuai dengan prosedur,'' ujar dia. (H37,H7-77)