JAKARTA- Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, mendorong Komisi III DPR mengusut kemungkinan adanya permainan dalam pembebasan terdakwa pembalakan liar Adelin Lis. ''Komisi III DPR harus mengusut, ada apa di balik semua ini. Ini menjadi tugas politik Dewan untuk menelusurinya,'' katanya di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (13/11). Menurutnya, kasus tersebut harus dilihat secara komprehensif, karena terkait dengan adanya dugaan mafia peradilan.

Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta, mengatakan, sejauh ini tidak ada permintaan dari Kejaksaan Agung atau Polri untuk mencekal Adelin Lis.

Padahal, kata dia, pihaknya siap jika diminta melakukan pencekalan. ''Kalau ada permintaan mencekal, ya kita cekal. Tapi sejauh ini tidak ada permintaan. Kami hanya mencatat dan mengadministrasikan.''

Dia menambahkan, pada saat Adelin Lis menjadi terdakwa kasus pembalakan liar, paspornya ikut ditahan.

''Tapi pada saat dia bebas, status pencekalannya dicabut. Saat ini, Adelin belum mengurus paspornya.''

Tetap Dicekal

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Thomson Siagian, mengatakan, pencekalan atas diri Adelin Lis masih berlangsung hingga kini.

Tapi, Thomson tidak bisa memastikan apakah pencekalan tersebut merupakan status cekal baru setelah Adelin divonis bebas atau lanjutan pencekalan sebelumnya.

Ditanya apakah kepolisian berhak memintakan pencekalan terhadap seseorang, dia mengatakan, di dalam Undang-Undang Keimigrasian, terdapat beberapa instansi yang dapat memohonkan cekal.

Bila orang tersebut tersangkut masalah keuangan, kata dia, pencekalannya akan dimohonkan oleh Gubernur Bank Indonesia. Bila menyangkut keamanan dimohonkan oleh Menteri Pertahanan.

Namun, lanjutnya, bila menyangkut masalah hukum pencekalan dimohonkan oleh Jaksa Agung, dan bila menyangkut masalah keimigrasian dimohonkan oleh Menteri Hukum dan HAM. (H28,J21-48)