| Rabu, 14 Nopember 2007 | NASIONAL |
Pemekaran Bebani RakyatJAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemekaran wilayah yang semula dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah ternyata justru membebani pemerintah dan rakyat. Untuk itu, Kalla mengajak DPR melakukan moratorium atau menghentikan sementara kebijakan itu. Wapres mengatakan itu ketika menutup Program Pendidikan Reguler Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Ke-40 di kantor Wapres, Selasa (13/11). JK mencontohkan, ada daerah pemekaran yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya hanya Rp 5 miliar, sehingga untuk menutup anggaran daerah meminta Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sebesar Rp 200 miliar. ''Akibatnya otonomi tidak berjalan, malah membuat ketergantungan kepada pusat makin besar.'' Padahal, lanjut Kalla, alasan pemekaran untuk otonomi tapi sesungguhnya pikirannya sentralistik karena ingin dapat uang dari pusat. Pada akhirnya muncul pemborosan anggaran yang menjadi beban rakyat. Sebab, dengan adanya pemerintah daerah hasil pemekaran, perlu pembangunan gedung-gedung baru. ''Kita semestinya menekan biaya dengan membatasi belanja barang dan pembangunan kantor. Anggaran harus benar-benar yang mendorong rakyat berproduksi.'' Tidak Tahu Menanggapi pertanyaan anggota DPR, Dwi Ria Latifa (PDI-P), Kalla mengingatkan pemekaran bukan keinginan pemerintah pusat, tapi keinginan daerah yang disetujui DPR. Pemerintah pusat bahkan sering tidak tahu ada daerah baru. ''Justru saya ingin tanya, kenapa DPR menyetujui. Mari kita moratorium,'' tantang Wapres. Dia menilai pemekaran ternyata banyak memboroskan anggaran negara dan mencerminkan semangat otonomi daerah yang otoriter. Tapi ujung-ujungnya tetap meminta dana ke pemerintah pusat. Ada prinsip-prinsip ekonomi yang diatur dalam pemekaran daerah. Semangat otonomi seharusnya tidak disikapi dengan pemekaran yang sentralistik hanya untuk mendapatkan DAU yang besar. Otonomi, kata dia, harus disikapi dengan semangat berkompetisi menciptakan pembangunan di daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. ''Kalau ini kan budaya ketergantungan. Bukan itu semangatnya,'' kata Kalla. (A20-48) |