SINDIRAN cukup halus tapi nyelekit terkait dengan lelang proyek alat peraga Rp 7 miliar dan LPJU Rp 7 miliar, disampaikan anggota DPRD dari PKS, Budi Santoso SE MM. Diterangkannya, semua anggota DPRD paham betul, jika kedua proyek dengan nilai cukup besar itu, telah lolos dalam pembahasan di DPRD beberapa waktu lalu.

Dengan demikian pemkot dan DPRD tidak perlu saling berbeda pendapat soal penolakan atau tetap melanjutkan proyek tersebut. Jika melihat dari faktor kepentingan bagi masyarakat, proyek pengadaan tersebut diagendakan dalam APBD 2007 ini, didasarkan karena kebutuhan. ''Kalau ada yang sudah berpikir bahwa proyek besar itu dapat memberikan keuntungan besar, sehingga harus dilaksanakan, maka pemikiran tersebut salah,'' kata Budi.

Kedua belah pihak harusnya bisa mengambil posisi masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing pula. Dengan demikian dasar penolakan atau melanjutkan proyek tersebut, jangan karena konflik kepentingan. Diterangkannya, kalau ada konflik kepentingan, maka harus dicari siapa di balik orang-orang yang mempermasalahkan proyek itu. Adakah yang merasa dirugikan, sehingga harus menolaknya? Atau ada yang merasa diuntungkan, sehingga harus dilanjutkan?

Sesuai Standar

Apabila tugas DPRD bertumpu kepada tugasnya masing-masing, maka jika ada permasalahan dalam proses lelang wajib menyampaikannya kepada pemkot. Tetapi bila pemkot merasa proses lelang yang telah dilaksanakan sudah benar, maka hal itu adalah tanggungjawab pemkot. ''Kalau memang nantinya ada permasalahan hukum terkait proses lelang dan pengadaan proyek tersebut, meski telah diingatkan DPRD, tetapi kenyataannya tetap dilaksanakan oleh pemkot, maka permasalahan itu menjadi tanggungjawab pemkot pula,'' papar Budi.

Sementara itu, para rekanan diingatkan pula agar benar-benar menggarap proyek tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan. Diakuinya, rekanan bisa mencari keuntungan tetapi tetap pada taraf yang wajar. (Surya Yuli P-16)