YOGYAKARTA- Mantan Wakil KSAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan posisi TNI tahun 2009 pada saat pemilu sangatlah penting. Untuk itu dia mengingatkan agar prajurit tidak tergiur dengan ajakan elite politik.

Pasalnya, kata dia di hadapan puluhan peserta diskusi terbatas di Yogyakarta, para elite itulah yang merusak militer.

Bagaimana dengan sosok presiden? ''Kalau soal presiden mendatang, sebaiknya yang agak gila-gila dikitlah,'' kata dia ketika berbincang-bincang tentang ''Wawasan Kebangsaan'' di Universitas Sanata Darma (USD) Yogyakarta, Minggu (11/11).

''Yang berani melawan kapitalisme, liberalisme dan berpihak pada kepentingan rakyat,'' kata dia yang kini aktif di Yayasan Jatidiri Bangsa.

Yayasan itu bergerak di tataran visi, konsep, gagasan. Dia menyontohkan saat ini nasionalisme bangsa ini sudah luntur. Negara tunduk pada kekuasaan modal dan mengesampingkan rakyat. Kebijakan yang muncul pun tak memihak rakyat.

''Belum lagi konflik-konflik yang jelas mengarah ke disintegrasi. Sekaranglah saatnya kembali ke Pancasila dan UUD 1945 yang dulu menjadi cita-cita pendiri bangsa ini,'' tandasnya.

TNI Terlambat

Pada bagian lain, Kiki mengakui TNI terlambat mengapresiasi hak asasi manusia (HAM). Kendati demikian dia meminta agar tidak terus-menerus menyalahkan TNI.

Sebaliknya dia minta semua pihak membantu memberi masukan mengenai persoalan itu.

''Kami pernah meminta bantuan Komnas HAM agar memberikan materi mengenai HAM di TNI namun tidak ada buktinya. Mereka hanya mengejar-ngejar petugas yang melakukan kesalahan,'' katanya.

Dia menjelaskan ketika itu yang memberi bantuan mengenai HAM malah Palang Merah Internasional. Lembaga itu memberikan materi termasuk sampai ke hal-hal teknis, sedangkan Komnas HAM tak pernah melakukannya.

Dia menegaskan prajurit yang bertugas di lapangan selama terjadi konflik, misalnya kasus Timor Timur dan Semanggi juga merupakan korban. Para elite yang memegang perintah tidak tersentuh.

Mereka mengorbankan prajurit dan tidak peduli pada kejadian setelah itu. ''Para elite itu apa kemudian peduli? Lantas apa yang diberikan Komnas HAM? Nol!'' tandasnya lagi.

Pada kasus Timor Timur dia melihat banyak kejanggalan, misalnya seolah-olah ada keharusan bagi prajurit yang bertugas ketika situasi konflik untuk mengakui kesalahan lantas bakal diberi amnesti.

Dia heran, TNI bukanlah pengkhianat atau pelaku kekerasan tapi seperti diharuskan mengakui kesalahan. (D19-77)