MASALAH ekonomi yang dihadapi oleh bangsa ini rasanya tidak ada hentinya. Di tengah-tengah ekonomi yang mulai agak membaik akhir-akhir ini, kita dilanda ingar-bingar masalah kenaikan harga BBM internasional yang tajam dan berfluktuasi.

Bahkan harga internasional pun sudah semakin mendekati angka 100 dolar AS per barel seperti yang sudah banyak diprediksi oleh analis pasar, sehingga memicu banyak perdebatan pada kebijakan apa yang semestinya diambil oleh pemerintah Indonesia.

Kekhawatiran bahwa kenaikkan harga BBM akan menimbulkan instabilitas ekonomi makro dan memangkas pertumbuhan ekonomi memang tidak dapat dipandang enteng oleh otoritas ekonomi. Sebab kenaikan harga BBM pada Maret dan Oktober 2005 telah menimbulkan instabilitas ekonomi yang signifikan dengan laju inflasi di atas 17% serta pertumbuhan ekonomi yang terpangkas. Sehingga dampaknya pada kehidupan masyarakat bawah cukup serius, dimana kemiskinan meningkat dari 15,97% pada awal 2005 menjadi 17,75 pada awal 2006.

Demikian pula momentum kebangkitan ekonomi yang kuat pada akhir tahun 2004 pada akhirnya menguap. Ketidakmampuan otoritas ekonomi menjaga stabilitas ekonomi sehingga akhirnya membuat sektor riil terjerembab pada saat itu, tentu saja masih hangat dalam ingatan masyarakat. Tidak mengherankan jika saat ini banyak pihak mengkhawatirkan dan menunggu respon pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut.

Selain masalah kenaikkan harga BBM yang sedang panas, masalah ekonomi struktural seperti investasi yang terseok-seok, sampai sekarang, juga belum dapat diatasi. Belum lagi masalah hot money yang menjadi potensi instabilitas ekonomi makro, juga belum dapat diselesaikan. Selain itu tentu saja pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi. Itu jelas membuat banyak pihak was-was.

Arah Kebijakan

Mencermati berbagai pernyataan pejabat negara terkait dengan perkembangan harga minyak dapat membuat kita bingung. Jelas harga BBM internasional yang naik pesat pasti akan membawa konsekuensi fiskal. Dimana hal itu pada akhirnya akan membuat pemerintah mengambil berbagai respon kebijakan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkannya.

Namun berbagai penyataan yang muncul justru membingungkan. Ada pejabat yang menyatakan bahwa kenaikkan harga BBM akan menguntungkan ekonomi Indonesia, bahkan ada yang menyatakan bahwa APBN juga akan diuntungkan.

Jika demikian yang terjadi mestinya kita tidak perlu ribut-ribut dengan kenaikkan harga BBM di pasar internasional karena justru menguntungkan kita. Harganya mau meroket berapapun, biar saja. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Namun tiba-tiba juga ada kebijakan atau usulan yang sepertinya menunjukkan ''kepanikan'' pemerintah, karena tiba-tiba menggenjot impor tabung gas untuk progam konversi dalam jumlah besar dan mulai meluncurkan gagasan kebijakan untuk membatasi pemakaian BBM ataupun kemungkinan akan meningkatkan harga BBM. Tentu saja semua itu membingungkan kita.

Perkembangan harga BBM internasional selama ini memang besar pengaruhnya pada ekonomi kita. Apalagi komponen sumber penerimaan atau dana negara sejak merdeka hingga kini banyak dipengaruhi oleh tiga komponen besar, yaitu pajak, minyak, dan utang dari luar negeri maupun dalam negeri.

Karena itu ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak internasional. Pada tahun 1970an, saat harga BBM naik dari sekitar 4 dolar per barel menjadi hampir 40 dolar per barel, kita kaya mendadak. Namun situasinya dalam beberapa tahun terakhir tampaknya sudah berubah, dimana kenaikkan harga BBM internasional justru menjadi momok.

Akibatnya banyak peristiwa politik yang muncul karena kenaikkan harga BBM. Harga BBM yang sejak tahun 2000 cenderung terus naik telah membuat pemerintah pontang-panting, sehingga pemerintah pun mendesain program khusus kompensasi kenaikkan harga BBM bagi masyarakat miskin.

Apapun juga kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka menyikapi kenaikan harga BBM diharapkan tidak akan menggoncang kestabilan ekonomi makro, memangkas pertumbuhan ekonomi, dan memberatkan kehidupan masyarakat miskin kita. Sehingga apabila kenaikkan harga BBM memang justru memberikan windfall atau rezeki nomplok bagi perekonomian Indonesia ataupun APBN, pemerintah tidak perlu panik dan membuat berbagai kebijakan yang justru dapat merusak ekonomi yang sudah mulai agak membaik lagi.

Apalagi jika kenaikkan harga BBM dipercaya hanya bersifat sementara, sebaiknya pemerintah tidak perlu merespon dengan kebijakan yang justru dapat merusak stabilitas ekonomi makro. Mungkin subsidi BBM da- lam jangka pendek meningkat, namun jika benar bahwa APBN sudah diuntungkan dari kenaikkan harga BBM, pemerintah tidak perlu merespon dengan kebijakan yang justru dapat kontraproduktif. (46)

- Dr Sri Adiningsih, kepala Pusat Studi Asia Pasific UGM