SOLO-Munculnya pernyataan Wapres Jusuf Kalla agar pada Pemilu 2009 nanti pemilih memberikan suaranya dengan menulis nama parpol dan nama calon, dinilai politisi Akbar Tandjung rawan penyimpangan. Hal tersebut terkait dengan masih adanya masyarakat yang buta huruf.

Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri pengukuhan Prof Dr dokter M Fathoni SpJP(K) FIHA dan Prof Dr dokter Hardono Salimo SpA(K) sebagai guru besar Fakultas Kedokteran di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, kemarin (10/11).

"Sebagian masyarakat kita belum bisa baca tulis, misalnya masyarakat pedesaan atau warga usia lanjut. Kalau minta bantuan orang lain untuk menuliskannya, berarti dia tidak bisa menggunakan hak asasi bidang politiknya secara penuh. Itu kan merugikan. Saya tidak tahu apa alasannya (Jusuf Kalla-red) mengusulkan hal tersebut, " ujarnya.

Akbar yang mantan Ketua DPR periode 1999 - 2004 itu menilai, cara tersebut akan menimbulkan kerawanan manipulasi suara, karena pemilih tidak tahu pasti apa yang tertulis dalam kertas suaranya. Selain, itu apabila ada kesalahan penulisan nama dan parpol, meskipun hanya sedikit, juga dapat menimbulkan masalah baru. Belum lagi waktu yang dihabiskan untuk proses tersebut.

"Kalau alasan yang dikemukakan, agar lebih mudah, murah dan sederhana, malah kurang tepat. Sebab, secara teknis menyulitkan sebagian masyarakat. misalnya menulis nama calon dan partai yang panjang bisa satu menit sendiri. Itu tidak praktis dan tidak analistis," imbuhnya. Dia juga tidak sepakat, apabila alasan penulisan tersebut untuk menekan biaya penyelenggaraan. Karena masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk efisiensi anggaran.

"Misalnya dengan penggabungan TPS, kalau sebelumnya satu TPS 300 orang, nanti digabung menjadi 600 orang. Kemudian pemilihan kertas suara tidak perlu yang mewah asal sudah memenuhi standar. Bidang lain juga bisa diirit, tetapi kan tidak perlu dengan cara itu," tandasnya. Dia menegaskan, untuk pemilu mendatang cara lama, yaitu dengan mencoblos tanda gambar partai dan foto calon presiden, masih relevan dan lebih praktis digunakan.

Konvensi Dihilangkan

Sementara itu, terkait penolakan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, tentang pelaksanaan konvensi dalam penjaringan calon presiden (capres) mendatang, Akbar menilai akan menurunkan citra partai. Karena pelaksanaan konvensi sebenarnya lebih mewakili dukungan partai dari tingkat bawah sampai atas.

"Setelah melaksanakan konvensi Golkar mendapat apresiasi dari masyarakat dan dinilai sebagai partai politik yang reformis karena mampu melakukan inovasi - inovasi politik. Itu juga terlihat dari hasil penelitian saya, bahwa citra Golkar menjadi naik," ujarnya.

Dijelaskannya, konvensi merupakan cara untuk merekrut capres dengan secara terbuka sekaligus menjadi proses demokratisasi yang memberi nilai tambah untuk kepentingan Golkar sendiri. Proses tersebut, menurutnya, akan mendinamisasi infrastruktur partai karena mereka terlibat dalam proses rekrutmen secara terbuka.

Dia menyebutkan, apabila konvensi tidak bisa dijalankan lagi di partai berlambang pohon beringin tersebut maka Golkar telah mengalami kemunduran. Bahkan, partai yang sempat menjadi mayoritas tunggal tersebut bisa dianggap tidak konsisten terhadap apa yang telah dilakukan.

"Ini yang harus diperhatikan Partai Golkar. Karena dalam politik, citra itu penting. Kalau Golkar sudah dianggap sebagai partai yang tidak mendukung demokratisasi, tidak mendukung inovasi politik, maka bisa saj masyakarat memberi penilaian negatif," paparnya.

Ketika ditanya, apakah hal tersebut merupakan bentuk kekhawatiran Jusuf Kalla, ia tidak dapat memastikan soal itu. Namun menurutnya, kekhawatiran seharusnya tidak ada, apalagi peluang Jusuf Kalla cukup baik mengingat posisinya sebagai ketua umum partai dan masih menjabat sebagai wapres.

"Saya pikir tidak perlu ada kekhawatiran. Misalnya dalam proses dan kelembagaan partai itu kita tidak terpilih, setidaknya kita telah membangun satu tradisi yang baik. Karena membangun partai itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan mambangun sistem politik dan memperkuat kelembagaan partai," tambahnya. (J6-59)