PENETAPAN upah minimum kota atau kabupaten (UMK) oleh Gubernur Jateng nanti diharapkan bisa berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Sebab dengan kondisi ekonomi yang terus meningkat pekerja masih bisa menikmatinya.

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng dari F PAN Thontowi Jauhari menegaskan, terpenuhinya UMK dengan KHL sudah menjadi amanat UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena itu, masing-masing kepala daerah harus mengusulkan UMK berdasarkan KHL. ''Itu yang harus dipedomani mereka.''

Bila sekarang ini masih ada beberapa daerah belum berdasar KHL, maka bupati atau wali kota harus membuat penahapan secara jelas soal pencapaian itu. Penahapan itu harus diserahkan kepada gubernur agar pemprov bisa memantau daerah soal UMK berdasarkan KHL.

''Misalnya dua tahun ke depan, UMK sudah sesuai KHL. Tentu penahapan ke dua tahun itu sudah ada kejelasan yang diketahui provinsi. Untuk sekarang ini baru Kota Semarang dan Solo yang UMK-nya sudah berdasarkan KHL,'' ungkapnya.

Hal yang sama dilontarkan oleh anggota Komisi E Mahmud Mahfudz. Bila UMK masih terus-terusan di bawah KHL, selamanya tingkat kesejahteraan pekerja masih di bawah standar kelayakan.

Diakui, dengan kondisi ekonomi yang tak menentu seperti sekarang ini, untuk menyamakan UMK dengan KHL, cukup sulit. Namun setidaknya jumlah UMK tidak terpaut jauh dengan KHL. Sejauh ini proses penyelarasan UMK yang sedang dibahas oleh Dewan Pengupahan Jateng telah selesai. Selanjutnya hasil pembahasan itu akan diserahkan ke Gubernur Jateng Ali Mufiz.

Menurut salah seorang anggota Dewan Pengupahan Indartono, dari 35 kabupaten/kota, hanya Kudus dan Kendal yang belum bersedia UMK-nya dikoreksi agar mendekati KHL. Kabupaten Kudus, pencapaian KHL-nya 96,4%.

Usulan UMK 2008 hanya Rp 660.000. Semestinya dengan naiknya KHL, idealnya upah paling tidak Rp 684.000. ''Terpaksa kami serahkan keputusannya ke gubernur. Alasan yang digunakan kedua daerah itu tidak masuk akal untuk bisa mencapai KHL. Bagi saya selama tidak ada kondisi yang gawat, daerah seperti Kudus saya yakin UMK-nya bisa berdasar KHL,'' tandasnya. (Dicky Priyanto, Widodo Prasetyo-46)