Dari tahun ke tahun, terasa benar ancaman banjir di Kota Semarang meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif. Areal genangan makin meluas, ketinggiannya juga kian cepat. Artinya jelas, kenyamanan hidup warga makin tergerus. Isyaratnya pun harus diterjemahkan sebagai realitas, betapa hanya dari curah hujan awal selama beberapa jam saja sudah timbul genangan tinggi. Dibandingkan dengan tahun lalu, awal musim penghujan tahun ini menggaungkan sirene kecemasan yang lebih nyaring. Kalau hanya satu jam saja hujan sudah mengakibatkan banjir di beberapa tempat, apa jadinya jika sudah benar-benar musimnya?

Kita tidak akan pernah bosan mendorong prioritas perhatian pada soal yang setiap tahun dihadapi warga kota ini. Masih kita catat, pada pemilihan petinggi Kota Semarang selalu yang dituntut warga adalah langkah konkret untuk menangani problem khas, yakni banjir dan rob. Sebenarnya warga paham, persoalan alam itu menjadi bagian dari kondisi topografi Kota Semarang yang tidak mungkin dituntaskan. Tetapi warga juga menyadari, yang patut dituntut adalah bagaimana meminimalisasinya agar secara kuantitatif maupun kualitatif tidak justru meningkat. Dan, semua tentu berpusat pada urusan sikap keberpihakan.

Berkaca pada problem banjir di Ibu Kota Jawa Tengah ini, kita memang terbiasa bergerak dengan kekayaan konsep namun sayangnya miskin implementasi. Kekayaan konsep itu acap dimunculkan sebagai jargon politis, sehingga mengesankan sebagai sikap berpihak kepada rakyat. Tetapi apakah prioritas langkahnya memang sudah seperti yang dijargonkan itu? Jawabannya bukanlah dengan menjustifikasi kondisi topografis, atau mengalihkan konsentrasi pada persoalan-persoalan lain yang dipandang lebih mendesak. Yang terpenting sesungguhnya adalah sejauh mana komitmen untuk memberi perhatian dan sikap pada soal ini.

Para pengambil keputusan di pemerintah kota tentu tidak boleh terbelenggu hanya pada satu persoalan, lalu melalaikan urusan-urusan lainnya. Hanya, banjir seharusnya memang dipandang sebagai urusan komprehensif, karena bertali-temali dengan aspek-aspek sosial-ekonomi. Setiap tahun masyarakat Semarang tidak pernah tidak dihantam persoalan ini. Kalau dikaitkan dengan posisi strategis sebagai pusatnya provinsi ini, urat nadi perekonomian nasional dengan eksistensi pelabuhan dan bandaranya, jelaslah banjir bukan sekadar persoalan sektoral, sehingga membutuhkan totalitas perhatian.

Kebijakan dan pengawasan peruntukan lahan telah memicu perluasan kawasan genangan, yang cepat atau lambat akan mengakumulasikan persoalan banjir menjadi makin rumit. Apakah aspek kebijakan publik yang pada dasarnya tidak menjadi sikap ketika suatu keputusan mengenai tata ruang dibuat? Atau memang terdapat sikap-sikap masyarakat yang memperkeruh kondisi yang sebenarnya sudah keruh itu? Dari budaya hidup bersih, manajemen sampah, hingga ketidakpedulian menyeluruh terhadap lingkungan. Lebih dari semua itu, rasanya kita membutuhkan sikap kepeloporan yang terkait dengan manajemen banjir.

Kepeloporan sikap itu, pertama, komitmen untuk mengimplementasikan konsep-konsep yang selama ini telah disampaikan kepada publik. Kedua, memberi prioritas penanganan banjir bukan sekadar dengan tindakan setelah kejadian, melainkan dengan langkah-langkah preventif. Kita sudah terlalu banyak berwacana, menampung berbagai pemikiran, dan menebar janji perbaikan manajemen. Juga, bukankah gejala awal pada musim penghujan tahun ini sudah memperlihatkan tingkat ancaman yang makin mencemaskan? Kita memberi support kepada otoritas dan semua pihak untuk bahu membahu menghadapinya.