YOGYAKARTA - Mengingat musim hujan telah tiba, maka untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam Pemprov DIY sudah menyiapkan anggaran khusus berupa dana tak tersangka. Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebenarnya Pemprov setiap tahun menganggarkan dana bencana alam.

Hal itu dianggarkan mengingat bencana alam seperti gempa dan tanah longsor sering terjadi bersamaan dengan datangnya musim penghujan yang setiap tahunnya melanda berbagai wilayah DIY.

"Ini kan aspek rutin yang terjadi setiap tahun. Ya, kita koordinasikan dengan pemkab dan pemkot untuk terus menanganinya. Dan untuk ini kita sudah siapkan dana khusus dari dana tak tersangka," kata Gubernur DIY menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Pemprov DIY, Jumat 2/11). Lebih lanjut dia mengungkapkan, di hampir seluruh kabupaten di DIY sebenarnya memiliki tingkat kerawanan yang hampir sama.

Kerawanan Sama

Bukan hanya Bantul saja, seperti yang disampaikan oleh peneliti dari UGM, kemarin. ''Kami pikir empat kabupaten dan satu kota memiliki kerawanan yang sama.'' Sultan mencontohkan, di wilayah Perbukitan Menoreh, Kulonprogo, misalnya, juga rawan longsor karena posisinya yang cukup tinggi, sehingga dilakukan relokasi sebagian masyarakat ke tempat yang lebih aman.

Untuk hal ini, lanjut Sultan, Pemprov sudah melakukan program transmigrasi lokal. ''Masyarakat yang ada di bawah tebing yang notabene berbahaya dari ancaman tanah longsor kita pindahkan ke daerah yang lebih aman yakni di pinggiran pantai.'' Sehari sebelumnya peneliti dari Jurusan Geologi UGM Dr Dwikorita Karnawati mengatakan, di DIY setidaknya ada delapan titik rawan gempa dan tanah longsor.

Dari delapan titik itu, menurut dia, yang paling rawan ada di Bantul. Delapan wilayah yang masuk jalur merah itu adalah Umbulharjo (Kota), Pleret, Jetis, Imogiri, Pundong, Pandak, Pajangan, dan Sewon (Bantul). (sgt-70)