PENAMBAHAN jumlah penduduk miskin yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 39% secara nasional amat merisaukan. Beragam program dicoba dikerjakan, baik oleh pemerintah, NGO (LSM) maupun oleh lembaga-lembaga lokal lain, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan.

Mengapa? Pertama, program pengentasan kemiskinan termasuk juga pengangguran dilaksanakan terpisah satu sama lain. Padahal, untuk menyelesaikan akar masalah kemiskinan perlu ada program komprehensif.

Program penanganan anak putus sekolah dengan program bantuan beasiswa dan bantuan operasional sekolah (BOS), secara teori mampu mendorong keluarga untuk keluar dari kemiskinan. Logikanya, ketika SPP dibantu dengan beasiswa atau BOS, maka keluarga lebih mengonsentrasikan diri pada penanganan masalah kesehatan atau pemberdayaan ekonomi, karena tidak terganggu memikirkan biaya sekolah bagi anak-anaknya lagi.

Namun yang terjadi, bantuan yang diberikan justru mengendorkan etos kerja karena sudah ada pihak lain yang membantu. Demikian juga bantuan yang bersifat memberi uang tunai kepada si miskin, seperti sumbangan langsung tunai (SLT), justru menimbulkan kebergantungan si miskin karena ada harapan akan diberi bantuan.

Jika sebelumnya mereka harus bekerja keras untuk Rp 300.000, maka kini dengan adanya bantuan mereka lebih santai namun mendapatkan uang. Program-program itu juga dijalankan tanpa melibatkan penguatan ekonomi orang tua. Akibatnya orang tua berpendapat, bantuan adalah rezeki nomplok yang memang tidak ada kerja sama timbal balik dengan pemberi bantuan.

Tumbuhnya mental bergantung karena banyak bantuan sifatnya karitatif yang tidak menuntut banyak dari si miskin. Bahkan distribusi bantuan yang tidak jelas kriterianya, menyebabkan semua orang berhak atas bantuan yang diberikan.

Kedua, salah kaprah dalam pemberian bantuan. Akhir-akhir ini orang berpendapat bantuan kepada si miskin harus berubah, bukan karitatif melainkan pemberdayaan masyarakat. Salah satu isu menonjol dari program itu adalah pemberian bantuan modal. Sekelompok orang miskin dikumpulkan, lantas diceramahi soal pengelolaan ekonomi rumah tangga atau cara berusaha dengan industri kecil, lantas diberi modal usaha.

Banyak kalangan, termasuk pemerintah dan LSM, beranggapan bahwa pemberian bantuan modal kepada si miskin seolah-olah mampu menyelesaikan masalah orang miskin. Dengan diceramahi, maka habis perkara, pendengar ceramah akan berubah menjadi usahawan-usahawan lokal dengan bantuan yang diberikan.

Tidak Mengubah

Ketika mereka menjadi pemulung, pengemis, peminta-minta, atau pengangguran, sering pemberi bantuan beranggapan dengan diberi modal maka masalahnya akan selesai. Memang banyak orang berpendapat, tidak dapat berusaha hambatan utamanya adalah modal.

Sayang, mendengar ceramah tidak mengubah cara berpikir dan bertindak orang miskin menjadi seorang pengusaha. Kenyataan yang terjadi banyak bantuan berupa modal digelontorkan tidak juga mendorong jiwa wirausaha dari masyarakat miskin yang dibantu. Potret yang mencolok ke permukaan justru bantuan yang diberikan habis untukm konsumsi, karena mereka memang tidak mempunyai mental berusaha. Tidak mudah mengubah mental suka mengemis menantikan belas kasihan menjadi seorang pengusaha, meski kecil-kecilan. Darinya dibutuhkan proses dan perubahan paradigma.

Ketiga, si miskin dijadikan komoditas proyek. Sudah sering dikritik di mana-mana ketika si miskin dijadikan "objekan" untuk mencari bantuan dengan dalih kemiskinan yang mereka sandang layak dihentikan. Namun sayang, cara pandang orang miskin dengan aktivis LSM bahkan pemerintah sangat berbeda. Kebanyakan LSM berpendapat bahwa bekerja menangani orang miskin adalah bekerja untuk proyek. Maka diubahlah gerakan pengentasan kemiskinan menjadi proyek-proyek yang memberi keuntungan kepada pelaksana-pelaksana proyek.

Kebanyakan aktivis LSM juga kurang memiliki bekal dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat. Akibatnya setali tiga uang. Bukannya orang miskin yang didampingi kian berdaya, melaikan malah kian sengsara.

Proyek mengatasi kemiskinan dijadikan ajang lapangan kerja karyawan/aktivis LSM, ajang memperkaya diri; namun si miskin sendiri tidak merasakan manfaat dari program yang digulirkan itu. Tak heran, jika banyak dana yang terus bergulir ke negara berkembang dari negara maju, namun keadaan di negara-negara berkembang tersebut tidak kian maju tapi malah kian sengsara.

Lepas dari masalah orang miskin sendiri, yang setelah sekian tahun berkubang dengan kemiskinan sulit untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi, tampaknya perlu ada upaya mendasar dalam mengatasi masalah mereka. Kepedulian saja tampaknya tidak cukup mampu mengatasi masalah. Dibutuhkan strategi yang mencapai akar masalah, sehingga kompleksitas persoalan bisa diretas. Dibutuhkan sekian banyak ahli lintas disiplin dan LSM lintas gerakan, agar semua persoalan tersentuh bersamaan. Hanya dengan demikian akan ada harapan masalah kemiskinan bisa terselesaikan. (68)

- Paulus Mujiran SSos MSi, ketua pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang.