SEMARANG- Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemprov Jateng pada APBD 2008 mengalami penurunan Rp 207,386 miliar. Semula, dalam Nota Keuangan RAPBD Jateng 2008, pemprov memprediksikan bisa mendapat Rp 1,26 triliun. Namun, di saat DPRD Jateng membahas RAPBD 2008 muncul pemberitahuan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan DAU Jateng hanya Rp 1,053 triliun.

Di samping itu, dana bagi hasil pajak/bukan pajak yang semula direncanakan bisa mencapai Rp 404,4 miliar, hanya mendapat jatah Rp 378, 449 miliar atau turun Rp 25,95 miliar.

Penjelasan itu tertuang dalam surat Ditjen Perimbangan Keuangan Nomor 5-592/TK/2007 tentang alokasi dana bagi hasil, DAU, DAK dan penyesuaian perimbangan.

Sehingga total dana perimbangan dari pemerintah pusat yang semula diprediksikan akan mendapai Rp 1,665 triliun, hanya mendapatkan Rp 1,438 triliun atau turun Rp 227 miliar.

''Tak ada penjelasan menganai hal ini dari Pemerintah Pusat. Implikasi dari penurunan DAU yakni proyek-proyek besar dan membutuhkan dana cukup besar agar ditangguhkan,'' kata Anggota Panitia Anggaran DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih, Selasa (30/10).

Padahal, sebelumnya Gubernur Jateng H Ali Mufiz telah mematok pendapatan daerah pada APBD 2008 bisa mencapai Rp 5,015 triliun. Angka sebesar itu, di samping disokong dari dana perimbangan, juga didukung pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan bisa menyetor Rp 3,350 triliun.

Pemangkasan

Menilik penurunan dana dari pemerintah pusat, dalam pandangan Fikri, tidak mungkin ditutup dengan pendongkrakan PAD dari dinas-dinas yang bertugas menyetor pendapatan daerah. Dia memperkirakan kenaikan pendapatan dari dinas yang menyetor PAD untuk pemprov maksimal Rp 50 miliar.

Anggota Komisi C Muhadjir M Ardian menyatakan, penurunan DAU dan bagi hasil dari Pemerintah Pusat akan berimplikasi pada pemangkasan pada rencana belanja pemerintah daerah, penundaan sejumlah proyek, penurunan pengalokasian sejumlah dana untuk program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernilai besar, dan rasionalisasi dana untuk Pilgub 2008.

''Pengalokasian biaya untuk perjalanan dinas dan belanja rutin pada dinas-dinas perlu dirasionalisasi. Di samping itu, belanja KPUD untuk pilgub yang menelan Rp 625 miliar perlu ditinjau ulang. KPUD Jateng agar bisa melakukan penghematan dan mengajukan prioritas belanja yang riil,'' ujarnya.

Dia mengusulkan pembangunan Jateng Learning Centre (JLC) yang menelan dana Rp 52 miliar pada APBD murni 2008, untuk ditangguhkan. Sebab, pengadaan JLC belum begitu mendesak.

Implikasi lain dari penurunan DAU, kata Wakil Ketua DPW PPP Jateng ini, anggaran pendidikan 2008 yang patok 20% dari APBD, yang semula ditaksir bernilai Rp 1 triliun akan berkurang nilainya menjadi sekitar Rp 900 miliar.(H7,H37-77)