JAKARTA- Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Djafar Badjeber meminta Departemen Hukum dan HAM (Depkum dan HAM) melakukan verifikasi partai baru secara periodik untuk efisiensi.

''Verifikasi membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Jadi, dengan pertimbangan efisiensi, lebih baik verifikasi dilakukan tiap lima tahun. Kalau diverifikasi tiap hari, banyak pekerjaan dan biayanya sangat tinggi,'' katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/10).

Djafar yakin Partai Hanura akan lolos dalam verifikasi dan mendapatkan suara signifikan dalam pemilu legislatif. Keyakinan ini didasari kekuatan Hanura saat ini yang sudah memiliki 454 DPC di kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk merealisasikan kemenangan partai.

''Sebagai perbandingan, dulu saya ikut mendirikan Partai Bintang Reformasi (PBR), dan ternyata bisa lolos. Apalagi Hanura yang gaungnya lebih besar,'' kata mantan ketua DPP PBR ini.

Dia mengatakan, partai-partai lain telah memosisikan Hanura sebagai kuda hitam dalam pemilu mendatang. Padahal, saat ini Hanura belum banyak bergerak. ''Sebagai pendatang baru Hanura akan terus bergerak dan menyosialisasikan hingga ke tingkat ranting.''

Pada kesempatan yang sama, Djafar juga menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan sementara pelaksanaan pilkada hingga payung hukum soal calon independen diterbitkan dalam revisi UU No 32 tahun 2004.

''Karena ada kekosongan hukum, setelah pasal 59 dalam UU itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Itu berarti tidak berlaku dan putusan itu sudah mengikat,'' tandasnya. (J22-48)