logo SUARA MERDEKA
Line
Rabu, 31 Oktober 2007 NASIONAL
Line

PPP dan PKS Jajaki Koalisi

  • Dimulai dari Pilkada

JAKARTA- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengadakan penjajakan kerja sama politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Untuk tahap awal koalisi tersebut akan dimulai dari Pilkada di Sumatera Utara (Sumut). Diharapkan koalisi ini bisa berlanjut untuk pilkada di daerah-daerah lainnya.

''Saya dan Pak Tifatul (presiden PKS) telah sepakat untuk menjalin koalisi guna memenangkan pilkada di Sumut,'' kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat bersilaturahmi dengan fungsionaris PKS di Kantor DPP PKS Jakarta, Senin malam.

Dalam acara itu, selain Suryadharma Ali, DPP PPP diwakili antara lain oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai Bachtiar Chamsyah, Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saefuddin, Sekjen Irgan Chairul Mahfiz dan Ketua DPP Achmad Muqowam.

Sementara dari PKS nampak hadir Tifatul Sembiring, Ketua FPKS DPR Mahfud Sidik, Ketua Dewan Syariah Pusat Surachman Hidayat dan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Suharna Surapranata.

Suryadharma juga mengatakan ada kesan bahwa partai Islam sulit berkomunikasi. Karena itu, momentum lebaran saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mematahkan anggapan umum itu.

''Mungkin dimasa lalu, anggapan semacam itu ada benarnya karena mungkin adanya rasa senioritas dari elit sendiri. Sementara saat ini fungsionaris partai-partai berada pada level yang sama,'' tambahnya.

Menjalin Sinergi

Dia mengingatkan, tantangan partai-partai Islam sekarang ini semakin berat. PPP mengajak PKS dan juga partai-partai Islam lainnya menjalin sinergi yang lebih intensif lagi dimasa depan.

Bachtiar Chamsyah mengatakan, tidak ada jalan lain untuk mengatasi berbagai persoalan umat Islam kecuali memperkokoh dengan solidaritas di masa-masa mendatang. ''Banyak hal yang bisa dilakukan bersama, tapi mengapa itu tidak dilakukan. Memang tidak semua hal harus dilakukan secara bersama-sama,'' ujarnya.

Tifatul Sembiring mengatakan, salah satu persoalan umat Islam itu diantaranya adalah persaingan dalam perebutan posisi kepala daerah dengan calon yang non muslim.

Dikatakan, saat ini terdapat sembilan kepala daerah yang non muslim yang jika dilihat dari proporsi mayoritas penduduk yang beragama Islam, hal tersebut bisa dianggap sebagai sebuah kekalahan.(nas-49)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA