SEBAGAI satu-satunya organisasi kawasan yang mewadahi aktivitas integrasi regional di berbagai aspeknya, ASEAN nampak kurang memperlihatkan pengaruhnya guna ikut memperbaiki situasi akibat krisis politik di Myanmar. Reaksi paling keras sejauh ini adalah dikeluarkannya pernyataan bersama para menteri luar negeri (Menlu) ASEAN di Gedung PBB. New York, yang menuntut pemerintah Myanmar untuk menahan diri dari tindak kekerasan terhadap rakyatnya dan segera melakukan upaya rekonsiliasi nasional.

Pernyataan bersama tersebut memang sudah mewakili upaya maksimal ASEAN dalam menyikapi sebuah kejadian yang oleh Pemerintah Myanmar dianggap sebagai urusan dalam negeri (internal affairs).

Sebelumnya tidak pernah terpikirkan bahwa para Menlu ASEAN bisa secara kompak mengeluarkan pernyataan yang demikian keras, mengingat ASEAN selamsa ini selalu memegang teguh prinsip organisasi yang paling mendasar, yaitu prinsip non interference.

Namun melihat reaksi pemerintah Myanmar yang nampaknya bergeming terhadap tuntutan bersama itu, timbul pertanyaan: Sejauh manakah efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional dalam memengaruhi tindak dan perilaku politik negara anggotanya.

Stabilitas Politik

Menarik untuk dilihat bahwa setelah 40 tahun usianya, ASEAN ternyata belum tumbuh menjadi organisasi kawasan yang matang. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa selama empat dekade itu pula kawasan Asia Tenggara menikmati sebuah tingkat stabilitas poltik internasional yang cukup mantap tanpa timbulnya konflik besar-besaran dan meluas, bahkan ketika di tengah memuncaknya persaingan militer di era perang dingin antara kubu AS dan Uni Soviet. Dunia internasional pun mengakui keberadaan ASEAN sebagai sebuah organisasi yg sangat sukses dalam menjaga stabilitas politik kawasan.

Salah satu penjelasan yang bisa diajukan untuk menjawab penyebab kurang efektifnya pengaruh ASEAN dalam menekan Myanmar mungkin bisa dilihat dari ketiadaan figur yang dapat dianggap sebagai pemimpin. Di masa lalu beberapa kepala negara maupun kepala pemerintahan negara anggota ASEAN secara bergantian mengambil peran sebagai figur sentral yang dituakan, sebagai pemimpin kawasan. Perhatian negara anggota lain diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan sikap yang diambil oleh sang pemimpin itu.

Dalam kurun waktu yang cukup lama, Indonesia dan mantan Presiden Soeharto dianggap sebagai pemimpin atau big brother ASEAN. Pada masa itu, dalam setiap persidangan yang digelar ASEAN, maka sikap yang diambil indonesia pada umumnya kemudian diadopsi menjadi sikap bersama ASEAN. Indonesia kemudian menjadi negara yang paling berpengaruh di kawasan, sehingga -tercatat dalam sejarah lahirnya APEC- Indonesia kemudian menjadi penentu keberlangsungan gagasan pembentukan organisasi kerja sama perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik tersebut.

APEC lahir setelah Indonesia secara eksplisit menyatakan dukungannya, yang kemudian diikuti oleh semua negara anggota ASEAN lain.

Peran itu meredup seiring terjadinya hantaman badai krisis moneter yang meluluhlantakkan fondasi perekonomian Indonesia, yang selanjutnya diikuti oleh lengsernya Soeharto sebagai presiden. Pada masa-masa itu, Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yeuw adalah pemimpin ASEAN yang sering secara tandem beriringan dengan Soeharto dalam mewarnai keputusan-keputusan yang diambil ASEAN.

Tercatat kemudian Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad mengambil alih peran itu. Dengan gaya dan kemasan yg sangat berbeda dari Soeharto, Mahatir untuk beberapa waktu lamanya telah mencuri perhatian (steal the show), bukan saja di tingkat kawasan Asia Tenggara, melainkan juga bahkan dianggap mewakili Asia dan dunia Islam.

Persamaan di antara ketiga pemimpin ASEAN tersebut dapat dilihat dari lamanya durasi mereka memegang tampuk kepemimpinan di negaranya masing-masing. Namun demikian, Presiden Filipina Ferdinand Marcos, meski juga memimpin negaranya untuk masa yang sangat lama, semasa hidupnya tidak pernah dianggap sebagai pimpinan di lingkup ASEAN. Hal itu disebabkan oleh karena kedekatan khusus Fillipina dengan Amerika Serikat.

Ketika iklim demokrasi semakin bersemi di kawasan dan Indonesia sebagai negara terbesar juga mengalami reformasi dan berubah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga dunia, maka semakin sulit untuk menemukan lagi pola lama yg dapat mengantar seorang figur menjadi pimpinan ASEAN.

Regenerasi Kepemimpinan

Dalam suasana demokratis, semakin sulit bagi seorang pemimpin suatu negara untuk bertahan lama di pucuk pimpinan. Untuk itu dibutuhkan kreiteria baru guna merumuskan kepemimpinan kawasan tersebut.

Kriteria yang umumnya dipakai guna mengukur tingkat kepemimpinan adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam hal itu, Singapura seharusnya negara yang paling tepat untuk meraih tonggak kepemimpinan baru ASEAN. Namun, aspek teresebut tidak didukung oleh aspek lain, seperti besaran demografi dan geografis Singapura, serta gaya kepimpinan PM Lee Hsien Long yg tidak sekarismatis PM Lee Kuan Yeuw.

Thailand dengan PM Thaksin Sinawastra yang flamboyan, semula dianggap akan muncul sebagai pemimpin baru di ASEAN; namun dengan terjadinya kudeta pada September 2006, peluang Thaksin hilang dan reputasi Thailand sebagai negara ASEAN yang paling cepat pulih dari krisis monete tertutupi oleh peristiwa kudeta tersebut, dan untuk sementara menjadi "negara pinggiran" di ASEAN.

Uraian tersebut membawa kita untuk melihat prospek Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meraih kepemimpinan ASEAN kembali. Indonesia dengan modal komposisi demografis dan geografisnya saja, sesungguhnya sudah secara alami akan tampil sebagai pemimpin kawasan.

Jumlah penduduknya yang sudah mencapai 220 juta jiwa dan panjangnya garis pantai sebagai penanda luasnya wilayah teritorial, membuat Indonesia satu-satunya negara yang memiliki perbatasan langsung maupun tidak langsung dengan seluruh negara anggota di kawasan.

Namun tak kunjung selesainya memulihkan diri dari keterpurukan ekonomi pascakrisis moneter, membuat Indonesia berkesan "minder" untuk tampil kembali di pucuk pimpinan ASEAN.

Meski demikian ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikasi kembalinya Indonesia sebagai pemimpin di kawasan. Pertama, figur Presiden SBY. Sebagai presiden pertama yg terpilih dalam pemilihan langsung, SBY adalah presiden dengan legitimasi paling solid di kawasan. Secara kebetulan, meski berlatar belakang militer, SBY yang berperawakan tinggi besar itu juga menyandang gelar akademis tertinggi yang diperolehnya dengan jalur program umum pendidikan tingkat doktoral.

Perpaduan latar belakang militer dan intelektual tersebut, masih dilengkapi dengan gaya pembawaan dan perilaku kepresidenan yang khas, serta kefasihannya dalam berkomunikasi dengan bahasa internasional, menjadikan SBY figur yang paling tepat untuk tampil sebagai pemimpin ASEAN.

Kedua, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN (founding countries) telah muncul dengan serangkaian inisiatif baru yang segar dan kreatif yang memicu gerak dinamis ASEAN menuju kematangan sebuah organisasi kawasan.

Gagasan ASEAN Community yg secara monumental dicanangkan pada KTT Bali 2003, secara tidak langsung menjadikan Indonesia kembali pada driving seat ASEAN. Indonesia tercatat selaku negara yg menggagas terbentuknya pilar paling krusial dalam guliran proses ASEAN Community tersebut, yaitu ASEAN Security Community.

Kepemimpinan Indonesia itu terasa makin menonjol dalam proses penyusunan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yg kelak menjadikan ASEAN sebuah organisasi kawasan yg lebih solid dan memilkiki konstitusi sebagai landasan aturan main dalam berorganisasi bagi para anggotanya.

Ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah dari kantor sektretariat ASEAN menjadikan Jakarta secara otomatis akan menjadi tempat dilahirkannya keputusan-keputusan penting ASEAN, tak ubahnya dengan New York sebagai kota tempat Sekretariat PBB berada.

Keuntungan indonesia dalam meraih kepemimpinan ASEAN, tentunya adalah imbas ikutan yang kemudian akan menaikkan leverage (bobot) di mata dunia, yang secara tidak langsung pada gilirannya nanti akan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih disegani dan dihormati dalam pergaulan intenasional.

Untuk itu, dalam menyikapi krisis politik di Myanmar, Indonesia harus lebih proaktif menggerakkan mesin ASEAN agar menjalankan fungsinya selaku organisasi kawasan yang mampu memberikan pengaruhnya guna menjaga stabilitas kawasan.(68)

- Ahmad Dahlan, alumnus Saitama University Jepang, kini bekerja di Deplu RI.