Di negeri ini memang bersemanyam begitu banyak suku yang tersebar di setiap sudut pulau. Mereka mendiami kawasan tertentu yang dibatasi oleh garis-garis yang ditentukan aturan adat. Aturan bisa muncul karena memang ada kesepakatan, tetapi juga ada yang lahir karena perang. Di masa lalu, penentuan batas wilayah yang lahir karena perang antarsuku bersifat mengikat, meski pun suatu ketika bisa muncul pengingkaran atas perjanjian-perjanjian tertentu. Sampai sekarang di beberapa daerah di Indonesia perang antarsuku masih berlangsung meski dengan intensitas yang sangat lemah. Pemicunya pun bermacam-macam, tetapi sekarang lebih banyak disebabkan oleh hal-hal sepele.

Sehubungan dengan tingkat perkembangan kebudayaan dan pendidikan yang membaik, perang antarsuku relatif sangat sedikit. Dan, seandainya pun ada berada dalam wilayah yang sangat terbatas dan oleh suku-suku yang terbatas pula. Tetapi barangkali menarik disimak adalah, justru ketika perang antarsuku mereda, dan hampir tidak dikenali lagi, sekarang muncul perang antarwarga desa. Di mana-mana ada, bukan hanya di desa-desa beberapa daerah di Jawa Tengah, tetapi juga antarkampung di DKI Jakarta. Di kawasan tertentu di Jakarta, tawur antarwarga sudah menjadi pemandangan biasa. Seolah tak ada bedanya antara mereka yang mendapatkan pendidikan baik dan yang belum.

Tawur antarwarga sering dipicu oleh hal-hal sepele, misalnya rebutan perempuan, mabuk di saat dangdutan, pelampiasan dendam tertentu di masa lalu, dan sebagainya. Masalah-masalah sepele digesek-gesek dengan melibatkan banyak orang, membesar dan akhirnya saling lempar batu dan membakar. Pemandangan seperti inilah yang akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa daerah, termasuk yang terakhir tawur antara warga Desa Wuwur dengan Sundoluhur. Korban pun berjatuhan, termasuk rusaknya sejumlah rumah warga. Bukan hanya itu, mereka juga merusak fasilitas umum yang seharusnya dijaga. Pengrusakan seperti ini terlalu sayang bila dibiarkan berlalu tanpa proses hukum.

Pemandangan seperti itu jelas sangat buruk dan seharusnya tidak terjadi pada mereka yang mengaku beradab. Orang Jawa yang kaya filsafat sering bertutur nasihat, yen ana rembug ya dirembug. Artinya, jika ada masalah seharusnya diselesaikan dengan baik. Penyelesaian masalah model tawur selain pasti menimbulkan korban, jelas memperlihatkan perkembangan budaya yang memprihatinkan. Jika itu dilakukan oleh orang-orang yang pernah sekolah, sungguh sebuah cermin dari kegagalan pendidikan dalam mengembangkan masyarakatnya. Bagaimana mungkin, orang berpendidikan masih dikukung oleh kebiasaan dalam kebudayaan primitif.

Tawuran selain mencerminkan budaya primitif juga menunjukkan perilaku tidak gentle dan terasa tidak jantan. Hanya berani jika ada temannya menunjukkan kepicikan dalam bersikap dan berperilaku. Sekaligus menunjukkan diri sebagai orang Jawa yang tidak bisa memegang apalagi mempraktikkan falsafah nglurug tanpa bala, digdaya tanpa aji, menang tan ngasorake ! Tidak ada hasilnya apa-apa dari tawuran, kecuali tersimpan dendam kesumat yang bisa muncul kembali setiap saat. Maka, tidak begitu mengherankan manakala Lebaran tiba di mana teman, lawan dan soal lama dibuka lagi, bukan maaf ditebarkan tetapi kesumat ditasbihkan dan korban pun berjatuhan kembali.

Kita sangat berharap Tuhan memberkati hati mereka yang masih menyimpan dendam dan marah berubah menjadi penuh sabar dan lega hati. Dan, lebih berharap lagi, aparat menindak dengan tegas bahkan keras tanpa kompromi terhadap hal-hal seperti itu. Sudah terlalu lama situasi seperti ini seolah dikompromi, sehingga hanya melahirkan peristiwa-peristiwa yang selalu berulang. Perlunya juga dibangun sikap saling melengkapi dan membutuhkan agar kebersamaan bermasyarakat terjaga. Setiap kekerasan ditebarkan hanyalah akan melahirkan kekerasan yang lain. Jika korban berjatuhan, apakah hati nurani bisa berbangga dan tenteram dengan "kemenangan" seperti itu.