Tepatnya tanggal 20 Oktober 2007 yang lalu genap tiga tahun usia pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK). Ketika baru menginjak usia setahun dan kemudian dua tahun, desakan untuk melakukan reshuffle kabinet marak. Sekarang sudah tidak mengingat usia efektif pemerintahan sekarang tinggal kurang dua tahun lagi, Namun sepertinya penilaian publik atas kinerja pemerintahan sudah mendekati final kendati masih ada dua tahun yang tersisa. Banyak yang menganggap sisa waktu ini tidak akan berubah banyak mengingat konsentrasi pun mulai terbelah menyongsong pemilu 2009.

Kalau kita percaya hasil survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan SBY-JK maka gambarannya bisa diperoleh yakni merosot cukup signifikan dibanding masa-masa awal. Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Oktober 2007 tingkat kepuasan itu tinggal 58 persen. Itu berarti menurun tajam dibanding ketika dilantik tiga tahun lalu yakni di atas 80 persen. Namun hal itu tidak bisa dibaca secara absolut sebab dari segi popularitas, dibanding tokoh-tokoh lain yang akan mencalonkan presiden, SBY tetap favorit. Di samping itu bukankah angka 58 persen juga belum terlalu buruk.

Wajar bila tidak semua harapan terpenuhi mengingat tantangan yang dihadapi demikian berat dan kompleks. Kalau awalnya harapan melambung tinggi memang begitulah seharusnya namun secara perlahan pasti menurun karena faktanya tak semudah dibayangkan. Masalah kemiskinan misalnya, bukan persoalan sederhana yang bisa diatasi hanya dalam hitungan satu dua tahun saja. Ketika ada publikasi angka penurunan penduduk miskin langsung disanggah karena apa yang dihadapi sehari-hari pun tidak menunjukkan hal itu. Masalahnya semakin berat ketika dunia usaha terpuruk dan kesempatan kerja tak banyak bertambah.

Sebenarnya apa yang memengaruhi penilaian itu? Adakah indikator atau parameter pasti? Tampaknya tidak pernah ada sehingga lebih dipengaruhi faktor pencitraan di samping apa yang langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya dalam kegiatan dan kehidupan ekonominya. Kalau kita bicara indikator makroekonomi saja sebenarnya menunjukkan kinerja yang lumayan. Pertumbuhan bisa sesuai target mendekati 6 persen, inflasi terkendali sekitar 7 persen, kurs rupiah stabil dan indeks saham naik tajam hingga menembus rekor. Semua itu belum cukup. Bagi masyarakat, sekali lagi, yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari lebih penting.

Soal citra, ada kesan pemerintahan sekarang kurang cekatan alias lamban mengatasi masalah. Misalnya dalam menangani korban lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur. Juga dalam menangani bencana alam di beberapa daerah. Meskipun kita tahu tak semua bisa dikendalikan manusia. Tak bisa disangkal pula timbulnya kesan pemerintahan kurang solid dan efektif dan itu terbukti dari kinerja beberapa departemen maupun kementerian yang kurang menonjol. SBY-Kalla kurang piawai memilih menteri di kabinet padahal menteri-menteri itulah yang seharusnya bergerak dan bukan presiden atau wapresnya sendiri yang pontang-panting.

Parameter lain menyangkut penegakan hukum khususnya dalam penanganan kasus-kasus KKN. Walaupun ada kemajuan terutama gebrakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun masih terasa adanya tebang pilih dan masih banyaknya kasus besar yang tak tersentuh seperti kasus mantan presiden Soeharto dan penyelewengan dana BLBI bernilai puluhan triliun rupiah. Memang mestinya disadari hukum tak mudah lagi diintervensi oleh presiden sekalipun. Tetapi itulah risiko sebuah pemerintahan menghadapi arus opini masyarakat. Citra baik dan buruk bisa muncul seketika dan ini bukan soal benar atau salah.