KLATEN - Sebagian warga di 34 desa, yang semula menolak pemotongan dana rehabilitasi/rekonstruksi (RR) tahap III, akhirnya mengalah. Mereka bersedia menerima dana Rp 9 juta lebih itu, setelah dipotong dana Bapermas Rp 6,5 juta/rumah. Dengan kesediaan itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memutuskan menyalurkan dana RR III yang ditunda gara-gara penolakan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Ir Bambang Agoestiono selaku PPK mengatakan, sebagian desa bersedia memilih opsi dipotong. ''Maka, sebagian dana sudah dicairkan,'' ujar dia, Jumat (5/10).

Ditegaskan, pemotongan itu syarat yang harus dipenuhi agar dana RR tahap III termin pertama Rp 9.187.000 dicairkan. Sebab, para penerima pernah menerima dana talangan Bapermas sebesar Rp 6,5 juta.

Menurutnya, jika warga penerima dana bantuan dobel - RR dan Bapermas - ngotot tidak mau dipotong, warga penerima RR yang tidak pernah menerima dana Bapermas pasti protes.

''Maka, sebaiknya penerima dana dobel bersedia menerima pemotongan dana RR III,'' tegasnya.

Desa-desa yang sudah menerima dana RR tahap III adalah di Kecamatan Wedi dan Kecamatan Gantiwarno. Dia mengatakan, siap menerima undangan DPRD untuk ekpos tentang kasus tersebut.

Harus Dijelaskan

Bupati Sunarna SE telah minta Pemprov Jateng mengevaluasi ulang kebijakan memotong dana RR untuk mereka yang pernah menerima dana Bapermas. ''Kebijakan tersebut bisa menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat, sehingga harus segera dijelaskan,'' ujar dia.

Secara pribadi, dia lebih setuju dana RR III tidak dipotong. Sebab, dana RR dan dana Bapermas berasal dari sumber berbeda. Dana RR dari APBN, sementara Bapermas dari APBD Provinsi. Sebanyak 34 kades, yang sebagian warganya menerima dana dobel, dengan tegas menolak pemotongan dana RR III, karena pemotongan itu dianggap tidak punya dasar hukum.

Akibat penolakan tersebut, warga penerima RR murni - tidak pernah menerima dana Bapermas - tertunda menerima dana bantuan tahap III. Itulah yang mendorong DPRD untuk meminta ekspos dari PPK.

Ketua DPRD Harri Pramono mengatakan, DPRD akan meminta ekspos dari PPK, Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM), dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), Sabtu (6/10) pagi.

''Semua harus dijelaskan, agar tidak persoalan tidak berkepanjangan,'' ujar dia.(H34-58)