RAMPAK GENDANG: Sejumlah prajurit memainkan atraksi kesenian rampak gendang dalam upacara peringatan ulang tahun ke-62 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (5/10). Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(30)

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada segenap unsur pimpinan TNI untuk melanjutkan evaluasi atas apa yang telah dicapai dalam reformasi TNI. "Tahun 2008 mendatang, genaplah 10 tahun reformasi TNI. Lanjutkan dan tuntaskan proses reformasi TNI agar tujuan dan sasaran untuk membangun TNI menjadi tentara yang profesional, handal dan kredibel benar-benar dapat dicapai," katanya dalam acara peringatan hari Tentara Nasional Indonesia ke-62 di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Jumat (5/6).

Menurutnya, berhentinya TNI dalam politik praktis perlu terus dipertahankan dan dijaga konsistensinya. Hal ini agar tidak ada jalan baru untuk terlibat kembali dalam dunia politik. "Tahun depan, laporkanlah kepada rakyat Indonesia apa yang telah TNI capai dalam reformasi internal 10 tahun pertama."

Dia juga meminta agar TNI melanjutkan reformasi, menghormati demokrasi, dan mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam amanatnya itu, SBY juga menegaskan, negara akan terus meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Peningkatan kesejahteraan prajurit itu akan dilakukan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan PNS, guru, dan abdi negara lainnya. "Segenap pimpinan TNI harus terus berupaya untuk memberikan kesejahteraan kepada prajurit beserta keluarganya." Kepala negara menambahkan, kebijakan untuk mebantu pembelian rumah prajurit melalui Tabungan Wajib Perumahan adalah contoh pemberian kesejahteraan yang baik.

"Pada hakekatnya, kewajiban para pimpinan di jajaran TNI tidak berubah, yakni memastikan bahwa tugas pokok dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, pimpinan harus memberikan kesejahteraan kepada anak buahnya."

Menurut Presiden, Indonesia mesti tampil sebagai bangsa terhormat dan bermartabat, yang disegani dan diperhitungkan oleh masyarakat dunia. "Untuk itu, kita harus memiliki taraf hidup yang layak dan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi," tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPR (bidang pertahanan) Theo L Sambuaga menilai, banyak hal yang harus diperhatikan terkait dengan peningkatan profesionalitas TNI. "Hal yang belum berhasil diwujudkan adalah ketentuan mengenai bisnis TNI. Sampai saat ini keputusannya belum keluar. Sebab, menurut UU, TNI tidak boleh berbisnis," katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Widodo AS mengatakan akan terus meminimalisasi potensi konflik antara polisi dan tentara. "Kalaupun ada masalah, kita sudah memiliki mekanisme untuk menanganinya," tandasnya. (H28-49)