Mencermari Surat Pembaca berjudul "Dicari Ratu Adil" oleh Mas Suprayitno Jl Tlogomukti Timur I/878 Semarang beberapa waktu lalu, telah berhasil mengetuk hati saya. Kepedulian saya bertambah terhadap negara yang kaya dengan berbagai harta baik berupa hutan, laut dan aneka tambang yang sungguh menjanjikan.

Ingin rasanya saya memohon kepada Tuhan Yang Maha Pemurah agar semua kekayaan ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyatnya. Saya juga berharap di negeri ini tidak ada lagi pengangguran, tidak ada sekolah mahal, tidak ada kecelakaan laut, darat dan udara. Tidak ada lagi korupsi dan juga masyarakat mendapatkan kekuatan menghadapi semua persoalan.

Saya juga bersedia dicalonkan oleh seluruh rakyat untuk menjadi "Ratu Adil". Kita semua berharap negara ini menjadi negara yang adil makmur, kaya raya, murah sandang pangan dan papan agar kita bisa beribadah kepada-Nya dengan tenang sekaligus mendapatkan ridho dan barokah.

Saya juga berharap kepada Tuhan senantiasa memberi perlindungan kepada anak-anak muda, para TKW/TKI. Saya juga berharap agar selalu melimpahkan kemurahan-Nya kepada negara ini untuk membayar utang luar negeri dan tidak bergantung lagi pada negara maju lainnya.

Saya yakin Tuhan memberi petunjuk bahwa di setiap zaman pasti ada Ratu Adil untuk memimpin negeri ini dengan penuh tanggung jawab, bijaksana, tegas dan mampu menyelesaikan persoalan bangsa dengan baik. Bahkan kemunculan Ratu Adil akan selalu berulang terus sampai hari kiamat.

Pekerjaan saya pedagang sari jahe keliling yang tidak tahu bagaimana cara untuk korupsi. Saya juga drop out dari perguruan tinggi ternama di Bandung karena tidak punya biaya. Sejak SD saya sering jadi ketua kelas. Sebagai pedagang, saya memohon kepada Tuhan agar rakyat mempunyai kadar nasionalisme yang tinggi dan negara ini bebas dari KKN.

Ady Prasetyo (08156598840)

Perumda RT 5/RW 3, Kudus

Sedekah Buku

di Mudik Lebaran

Hari Lebaran adalah magnet yang menggerakkan jutaan manusia untuk pulang mudik dengan penuh warna suka dan duka. Ritus kembali ke akar itu konon menyehatkan nurani pelakunya yang mencoba menemukan oasis di daerah asalnya sebagai bekal mengarungi kehidupan di tahun berikutnya. Jangan lupa, mudik mereka juga berdampak ekonomi karena uang dari kota beredar di desa-desa.

Merujuk fenomena positif itu telah menimbulkan gagasan, bagaimana kalau mudiknya jutaan kaum boro itu dirancang mampu menggoreskan sentuhan yang berdimensi intelektual dan awet untuk warga daerah asalnya. Ringkas kata, mereka diimbau membawa buku-buku untuk disumbangkan ke perpustakaan di daerahnya.

Baik perpustakaan sekolahnya dulu atau perpustakaan umum. Sekadar ilustrasi, tahun 2006 disebutkan terdapat 119.000 pemudik masuk Solo. Kalau satu persen dari pemudik itu menyumbangkan buku, akan terhimpun 1.190 koleksi buku baru untuk perpustakaan. Kalau satu buku seharga Rp 25.000, sumbangan itu senilai hampir Rp 30 juta yang di kota saya Wonogiri, itu anggaran perpustakaan selama 1 tahun.

Gerakan mudik bersedekah buku ini sebaiknya juga berusaha dikobarkan kepada anak cucu, keturunan kaum boro sehingga mereka diharapkan memiliki ikatan batin dengan anak-anak segenerasinya yang tinggal di desa yang mungkin tidak seberuntung kehidupan di kota. Mungkin sedekah unik ini tidak hanya buku, bisa saja berupa komputer atau laptop baru atau bekas yang dibeli secara patungan.

Gagasan sederhana ini terbuka untuk diperkaya sejauh imajinasi pembaca. Untuk sesama warga Epistoholik Indonesia, mohon kampanye ini digencarkan sepanjang Ramadan demi makmurnya perpustakaan dan mekarnya olah intelektualitas di daerah.

Bambang Haryanto (081329306300)

Jl Kajen Timur 72, Wonogiri

***

Toleransi Agama

Beberapa hari lalu umat Islam sudah melaksanakan ibadah puasa yang hukumnya wajib. Biasanya di bulan ini terpampang spanduk: "Hormatilah Bulan Puasa", warung makan ditutup dan tempat hiburan berbau maksiat juga ditutup atau dibatasi jam bukanya. Ada baiknya umat Islam juga menghormati mereka yang tidak puasa.

Di antara mereka yang tidak wajib puasa seperti para pekerja kasar seperti tukang becak, buruh panggul, kuli bangunan, oleh agama diberi toleransi tidak puasa sebab kerjanya berat mencari rezeki untuk anak istrinya. Jika mereka berpuasa, bahkan tidak dibebani membayar fidiyah. Jadi sungguh indah agama Islam, ada toleransi bagi ummatnya.

Jika mereka tetap puasa, kerjanya bisa tidak maksimal atau loyo, pendapatannya jadi sedikit tidak cukup untuk beli makan bagi anak istrinya. Untuk itu warung-warung kecil tidak usah tutup asal diberi penutup dan tidak terbuka seperti biasa untuk njagani mereka yang non-muslim

Jadi, Pemkot tidak perlu menerapkan perda secara kaku kecuali untuk tempat hiburan yang berbau maksiat, penambah dosa, boleh saja diterapkan peraturan yang ketat.

Erlangga Chandra, (EI)

Bendan RT 8/RW 2, Banyudono

***

Kekayaan Intelektual

Akhir-akhir ini HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) ramai diperbincangkan. Dulu heboh karena tempe makanan khas kita hak patennya milik Jepang. Kemudian berbagai motif batik Solo dan ukiran dekoratif Jepara dipatenkan orang Eropa. Kini masyarakat membahas operasi penertiban oleh kepolisian terhadap perangkat software komputer yang dituding sebagai barang bajakan.

Penertiban berujung penyitaan itu membuat para praktisi komputer meradang, argumen yang dikemukakan adalah untuk membeli software yang asli tentu mahal harganya. Masyarakat pun merespon. Lewat rubrik Piye Jal beberapa waktu lalu ada opini nakal "berani tidak, polisi menjamin perangkat yang dipakai di komputernya asli sebelum menertibkan bajakan di luar".

Masalah jiplak-menjiplak, bajak-membajak diakui atau tidak, negara ini adalah jagonya. Era 80-an musisi Bob Geldof berang karena kasetnya dibajak habis di Indonesia, era 90-an VCD bajakan marak di pasaran, kini giliran perangkat komputer yang dibajak.

Di dunia sinetron ide cerita pun kena imbas model jiplakan. Ambil contoh Tarsan Anak Rimba jelas meniru komik Tarzan karya legendaris Edgar Rice Borrough. Atau sinetron Eneng dan Power Rangers. Lha Power Rangers itu kan serial TV Jepang yang kondang di era 90-an, punya hak paten atau copyright internasional.

Seharusnya secara etika atau hukum, harus izin dulu pada yang empunya cerita bukan main serobot aja. Celakanya, KPID cenderung diam saja atau memang tidak memahaminya. Ketika kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan barang murah tidak terpenuhi, tampaknya sulit bagi pihak penegak hukum menghentikan kasus pembajakan.

Atau memang sudah sifat dasar kita suka membajak dan membeli barang bajakan? Tanya pada rumput yang bergoyang, kata Ebiet G Ade.

Aryo Widiyanto AMd

Jl Sri Agung 234 Cepiring, Kendal

***

Aji Mumpung Tak

Tenteramkan Jiwa

Dulu aji mumpung banyak dimiliki para pejabat/penguasa kantor pemerintah khususnya yang pegang peran di kantor "basah". Meski demikian biasanya cuma sesaat, tak bakal menjamin ketenteraman jiwa pelakunya. Hal ini jelas terpotret dalam kehidupan keluarga bekas Presiden Soeharto. Tommy Soeharto terus diburu karena diduga melakukan menyelewengkan uang negara.

Kedua tokoh ini sama menggunakan aji mumpung. Padahal pokok kehidupan ini adalah punya rasa tenteram, tidak berbuat salah/melakukan pelanggaran. Jika benih ketenteraman ada dalam jiwa maka selalu merasa punya jasa terhadap sesama, selalu berbuat baik dan ingat Allah sang pencipta.

Apa artinya punya harta berlimpah, rumah serbamewah, mobil berderet, uang bertumpuk jika semua itu tak membawa berkah. Rumah sering digeledah petugas untuk menangkap koruptor. Akhirnya dia hidup bagai menginjak duri, jadi buron, lari sana lari sini dalam incaran polisi.

Jadi di abad globalisasi ini aji mumpung tak dapat diandalkan lagi. Sebab abad keterbukaan dan masyarakat berhak menuntut penguasa yang melakukan penyelewengan/menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadinya.

Amar Makruf

Purwogondo, Kalinyamat, Jepara

***

Saran KA Kaligung

Mengingat penumpang KA Kaligung Bisnis dan Ekonomi jurusan Tegal-Semarang PP kian banyak, sudah sepatutnya jajaran manajemen PT KA Daop IV memperhatikan jadwal pemberangkatannya dengan cermat serta teliti.

Mohon pada saat jam berangkat baik di stasiun Poncol maupun Tegal, di tiap gerbong ditempel nomor urut sehingga penumpang akan tahu harus naik nomor gerbong berapa.

Petugas/kondektur harus bisa menjawab, bila ada penumpang bertanya tentang nomor KA yang akan dinaiki. Mengapa, sebab kejadian tersebut pernah saya alami saat naik KA Kaligung 9 September 2007 dari stasiun Poncol. Saya sudah beli tiket tapi ternyata tempat duduk saya telah ditempati oleh orang lain. Katanya, saya salah naik gerbongnya. Ketika saya ke gerbong depannya, juga sudah dipakai orang lain. Nah, saat tanya pada kondektur, beliau bingung dan tak bisa menjawab. Kondektur bilang, urusan tiket dan nomor tempat duduk merupakan wewenang petugas loket.

Inikah tanggung jawab dan kualitas kerja seorang pegawai PT KA. Seolah antara petugas loket dan kondektur saling lempar kesalahan/tanggung jawab.

Di era yang serba cepat, segi layanan akan kian rumit hingga jajaran manajemen harus respek dengan persoalan layanan dan profesional. Kita tidak perlu ribut hanya PT KA selalu merugi. Sementara dilihat dari segi pemberangkatan KA saja selalu tidak punya "manajemen yang bagus dan cermat".

Jangan hanya sekadar rugi saja yang digembar-gemborkan, namun bila untung besar "tutup mulut". Penumpang tidak hanya didenda bila melanggar, namun lebih utama kinerja jajarannya perlu diperbaiki dengan tetap pada cerminan nurani yang bersih sehingga quick management, right and transparant menjadi ciri dan tujuan utamanya.

Wisnu Widjaja

Jl Sindoro I/16 Panggung, Tegal

Untuk Telkomsel

Saya pengguna kartu Simpati mulai Agustus 2002 yang sejak 10 April 2007 memigrasikan ke Hallo dengan harapan mendapat kemudahan dan pelayanan yang lebih baik. Yang saya tahu, semua pelanggan pascabayar akan mendapatkan tagihan atau informasi setiap bulannya. Ternyata hal itu belum pernah saya dapatkan.

Jika mulai menggunakan kartuHallo bulan April, seharusnya sudah mendapatkan tagihan bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Juga bulan September ini. Berkali-kali saya tanyakan ke Call Center 111 tapi hanya jawaban: "Nanti akan diproses dan dikonfirmasi dengan pihak pengirim". Juga dikatakan, jarak sejauh apa pun tetap menjadi tanggung jawab Telkomsel dalam hal ini Grhapari Semarang untuk menyampaikan.

Bahkan yang lebih membuat saya kaget plus heran, bulan Juli lalu saya dapatkan jawaban dari operator bahwa tagihan bulan Mei dan Juni sudah sampai ke alamat saya dan sudah saya tanda tangani. Padahal saya dan keluarga belum pernah menerima atau bahkan melihat surat itu. Saya pernah menerima faksimili dari Telkomsel Bandung pada 20 Juli 2007 yang berisi bundel billing statement bulan Mei, Juni dan Juli.

Itu pun setelah beberapa kali saya hubungi dan tetap dijanjikan pengiriman tagihan yang asli dari Grhapari Semarang. Apa memang pelanggan setiap bulan harus menghubungi dan meminta, Tanpa hasil lagi.

Untuk Telkomsel dan Grhapari Semarang, saya sudah jenuh.

M Adib Ulinnuha (08122565650)

Pamotan RT 3/RW 6, Rembang

***

Untuk Wali Kota

Sumur saya di Jl Banteng Utara VII/1 Semarang pada tahun 1966 dalamnya hanya 2 meter tapi airnya sudah sedalam 60 cm. Kemudian setiap musim kemarau air sumur merendah, sehingga terpaksa saya perdalam menjadi 6 meter dengan genangan air 10 cm pada musim kemarau. Mengapa air tanah menurun setiap tahun?.

Menurut pengamatan saya yang bukan ahli geologi, peresapan air hujan di bagian Semarang atas makin sedikit sebab lahan pertanian yang diubah untuk perumahan dan pabrik makin luas. Bahkan saat ini di tepi timur tol dari pelabuhan ke Srondol pembangunan perumahan makin banyak hingga dengan sendirinya mengurangi tanah peresap air hujan.

Kalau tata kota memang seperti itu, di daerah atas harus ada kewajiban para pemilik lahan, rumah menyediakan lahan khusus agar air dapat meresap ke dalam tanah. Juga ada kewajiban menghijaukan lahan di sekitar perumahan. Bahkan masing-masing rumah membuat sumur.

Kalau perlu Pemkot membuat semacam waduk terbuka guna peresapan air ke dalam tanah. Kalau menyelenggarakan SPA mampu, mengapa membuat waduk untuk kemanusiaan tidak mampu. Tolong Pak Wali wujudkan waduk yang di samping bermanfaat juga bisa jadi proyek monumental.

Moeljono HP

Jl.Banteng Utara VII/1, Semarang

Berantas Kemiskinan

Upaya pemberantasan kemiskinan bisa dipercepat asal dibentuk lembaga khusus penanganan kemiskinan. Fokus kerjanya melakukan pendataan langsung sasaran, pendistribusian dan pengarahan. Sebab selama ini akurasi pendataan yang dilakukan berbagai pihak terkait, hasilnya tidak sinkron sehingga banyak terjadi pemberian bantuan salah sasaran.

Wujud bantuan sebaiknya berupa modal kerja yang kegiatannya disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Menurut evaluasi, para penerima Santunan langsung tunai (SLT) seperti dulu berupa uang, kebanyakan dibelanjakan barang konsumtif sehingga dampak mengentaskan kemiskinan tidak kelihatan. Yang miskin tetap miskin.

"Bersama kita bisa" adalah SBY saat kampanye seharusnya bisa diartikan bahwa kekayaan presiden/wakil, para menteri, pejabat, anggota MPR/DPR, para pengusaha/konglomerat harus dikenai pajak kekayaan 10% dari total kekayaannya/tahun. Sebab kalau melihat daftar kekayaan mereka yang terhimpun dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), setiap tahun naik sangat fantastis.

Kesimpulan, sumber dana yang berasal dari APBN, pajak kekayaan dan ditambah zakat yang dikumpulkan umat Islam, jika dikelola lembaga khusus kemungkinan sangat besar dan 80% jumlah keluarga miskin dapat dientaskan hingga akhirnya Indonesia bebas orang miskin.

Ali Farkan

Pabelan RT 1/RW I, Kab Semarang

***

Membayar PKB

Dirjen Pajak begitu menggebu-gebu menggalakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan cara menyebar form isian agar setiap orang memiliki NPWP. Semangat ini bertentangan dengan cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang begitu rebyek, harus fotokopi BPKB, STNK, KTP dan sebagainya.

Mestinya wajib pajak yang taat ini tidak perlu direpotkan dengan segala macam syarat yang tidak ada relevansinya. Mereka cukup bawa PKB lama untuk diganti dengan yang baru setelah membayar pajaknya. Cara pembayarannya yang dikaitkan dengan segala macam syarat akhirnya hanya menimbulkan pungli.

Seandainya syarat itu dikaitkan dengan kendaraan curian tentunya akan kelihatan pada data STNK yang telah diblokir oleh pemiliknya. Alangkah efisiennya bila pembayaran PKB tidak dikaitkan dengan STNK yang berlaku 5 tahun, KTP dan sebagainya. Pemerintah tak akan dirugikan PKB dibayar oleh siapa pun seperti pembayaran listrik, telepon dan lainnya.

Ini semua memudahkan masyarakat. Mari buat pembayar pajak dengan cara mudah, bukan malah menciptakan aturan yang memberi peluang pungli hingga mendorong orang berpikiran kotor, hati tak bersih dan mengembangkan sifat serakah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit. Bukan malah sebaliknya.

Sudjarwo (70206228)

Jl Padangsari 20, Semarang