Bedil pun menyalak tak tertahan di Myanmar. Darah tertumpah, dan para biksu menjadi saksi dari keberingasan junta militer untuk mempertahankan kekuasaan, tentu dengan caranya yang khas: berbicara dengan senjata ketimbang berdialog. Menekan rakyat agar terperangkap ke dalam ketakutan daripada membuka keran kebebasan hak asasi manusia (HAM). Korban sipil - dari kalangan rohaniwan dan rakyat prodemokrasi - berjatuhan. Kerusuhan yang sangat, sangat memedihkan. Jiwa manusia tak berharga di hadapan nyala syahwat kekuasaan. Demokrasi tertindih oleh alunan senapan pencabut nyawa.

Itukah potret yang terus berulang ketika kekuasaan membutakan hati manusia, menempatkan rakyat bukan sebagai pemilik kedaulatan, dan kekuatan senjata menjadi jawaban atas jeritan kepedihan hati rakyat? Jenderal Than Shwe dan keluarganya hidup mewah, bergelimang harta justru ketika rakyatnya berada dalam lilitan kemiskinan, yang untuk mendapat uang sekitar Rp 2.000 sehari pun betapa sulitnya. Paradoks semacam inikah yang dipertahankan dengan kekerasan? Rakyat menjawab dengan tekad: people power yang dipelopori para biksu pun tak terhindarkan, walaupun kini atmosfer ketakutan dikobarkan.

Demokrasi, vis a vis - berhadapan dengan otoritarianisme, kekuasaan yang memaksakan ide dan kendali lewat horor kekerasan. Hak dasar manusia untuk bebas berbicara, bebas berserikat, bebas beraspirasi, juga bebas mengapresiasi di tengah rezim seperti yang mencengkeram Myanmar, tidak akan menemukan medium ekspresinya. Para pemegang kendali itu bisa melakukan represi dengan cara apa pun untuk mempertahankan apa yang telah mereka nikmati sebagai kekuasaan. Menindih, meminggirkan, mengonsolidasikan, memaksakan ideologi, kalau perlu menghilangkan nyawa mereka yang tidak seide.

Kekuasaan cenderung membutakan, karena bisa mengendalikan seluruh akses ekonomi dan politik, kepentingan-kepentingan yang menopang tujuan kenikmatan hidup. Tetapi di dalamnya juga bisa terasakan jiwa-jiwa yang goyah, penyimpangan dari kelaziman hidup ketika memilih hidup dengan menakut-nakuti, memaksa orang lain berada dalam bingkai ideologis yang sama. Para diktator militer melengkapi kekuasaan itu dengan basis senjata. Tidak akan ada argumentasi, tidak menerima perbedaan pendapat, tidak pula meniscayakan pencerahan-pencerahan. Hanya ada satu pilihan jalan yang mereka bentangkan.

Di Myanmar, unjuk rasa yang sekarang berlangsung mengingatkan pada chaos 1988 ketika aksi sipil dilawan dengan senjata dan menewaskan sekitar 3.000 orang. Tragedi berdarah yang juga pernah meletup di Korea Selatan dan Tiananmen, China dengan basis yang sama, yakni kehendak rakyat agar hak-hak sipil dihormati. Unjuk rasa, hakikatnya adalah refleksi dari keinginan untuk diperhatikan suaranya, didengar, dan diakomodasi. Selebihnya, ketika dihadapi dengan kekerasan dan senjata, penyuaraan aspirasi itu akan menciptakan rasa frustrasi rakyat, sekaligus menyatukan hati menjadi gerakan people power.

Pergolakan di Myanmar menjadi pelajaran kesekian tentang realitas masih banyak orang atau kelompok yang memilih berkuasa dengan topangan bedil dan horor. Apa pun dalihnya, kekuasaan berada di tangan yang salah manakala rakyat hanya dijadikan objek. Jeritan rakyat tidak akan pernah bertemu dengan kehidupan para elite yang bermewah-mewah. Keterusikan nurani penguasa, haruskah diketuk dengan unjuk rasa dan kekuatan rakyat? Mengapa pula, suara mayoritas bisa tertindih oleh kekuasaan dengan jumlah yang lebih sedikit? Haruskah bedil dan piranti kekerasan dijadikan solusi dari setiap kebuntuan dialog?