DIKUASAI TENTARA: Kota-kota besar di Myanmar dikuasai tentara yang ditempatkan di setiap sudut kota, Minggu kemarin. Tentara memblokir jalan di pusat kota Yangon.(25)

YANGON - Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ibrahim Gambari bertemu pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi yang masih dalam status tahanan rumah. Namun, Gambari belum dapat berunding dengan pemimpin junta militer Jenderal Senior Than Shwe.

''Dia berupaya bertemu dengan Jenderal Senior Than Shwe sebelum meninggalkan Yangon,'' demikian pernyataan PBB, kemarin.

Gambari berbicara dengan Suu Kyi selama lebih dari satu jam di sebuah vila tepi danau yang menjadi tempat penahanan ikon demokrasi itu di Yangon.

Pertemuan itu berlangsung setelah Gambari mengunjungi Naypydaw, ibu kota Myanmar, untuk menemui penjabat Perdana Menteri Thein Sein, Menteri Kebudayaan Khin Aung Nyint dan Menteri Informasi Kyaw Hsan.

Belum ada kejelasan apakah Gambari berhasil membujuk junta militer untuk mengakhiri tindakan keras terhadap demonstran. Junta telah menangkapi ratusan biksu, membarikade Yangon tengah, dan mengerahkan tentara ke setiap sudut kota.

''Kami menaruh harapan pada Ibrahim Gambari, agar dia dapat menyelesaikan masalah ini,'' kata seorang pelaut di Yangon. ''Kami berharap, dia berhasil menekan para jenderal.''

Pertemuan Suu Kyi dengan Utusan PBB itu merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi. Selama menjalani masa tahanan rumah, Suu Kyi hanya sekali bertemu dengan warga Myanmar, yakni ketika dia menyambut aksi pawai para biksu yang mendatangi rumahnya.

Geledah Warga

Situasi Yangon kemarin tampak sepi. Tidak ada demonstrasi ataupun kerumunan massa di kota berpenduduk lima juta jiwa itu. Aparat keamanan memasang barikade di dua pagoda terbesar di Yangon. Sejak Agustus lalu, kedua pagoda itu menjadi pusat kegiatan protes terhadap junta militer.

Polisi dan tentara menggeledah warga dan kendaraan yang melintasi pos pemeriksaan. Aparat melarang warga membawa kamera di jalanan, karena khawatir digunakan untuk memotret aksi kekerasan yang dilakukan oleh tentara.

Komisi Hak Asasi Manusia Asia di Hong Kong menyatakan, sedikitnya 700 biksu dan 500 penduduk sipil telah ditangkap junta selama gelombang protes tersebut.

Aksi-aksi protes itu dimulai dari unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang mencapai 500 persen, Agustus lalu. Demonstrasi makin gencar setelah tentara melepaskan tembakan ke arah biksu.

Selama beberapa hari terakhir, junta melarang biksu keluar dari vihara-vihara yang diisolasi dengan kawat berduri dan dijaga ketat oleh tentara. Sebelumnya, tentara menyerbu vihara dan menangkapi ratusan biksu.

Junta mengakui telah menewaskan 10 orang Rabu lalu, namun negara-negara Barat menyatakan jumlah korban diperkirakan jauh lebih besar. Tindakan keras junta itu menuai kecaman komunitas internasional.

Kritik juga datang dari China yang merupakan sekutu dekat Myanmar. Association of South East Asian Nations (ASEAN) juga mengutuk kekerasan aparat keamanan Myanmar.

Seorang utusan Jepang berkunjung ke Myanmar untuk mendesak junta militer agar melakukan investigasi menyeluruh mengenai insiden penembakan yang menewaskan jurnalis Kenji Nagai (50) Kamis lalu.

''Tujuan kami adalah mencari kepastian tentang investigasi menyeluruh atas insiden itu. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin keselamatan warga Jepang,'' kata Deputi Menteri Luar Negeri Mitoji Yabunaka di bandara Narita, menjelang keberangkatannya ke Myanmar.

Di Tokyo, 20 warga Myanmar melakukan aksi mogok makan untuk menuntut diakhirinya tindakan keras terhadap para demonstran di Yangon.

Media pemerintah Myanmar menyatakan, stabilitas telah kembali normal setelah pasukan keamanan menangani aksi-aksi protes itu dengan hati-hati. Namun tidak ada isyarat bahwa para pemimpin junta bersedia kompromi dengan para demonstran.(rtr-ben-25)