UNGARAN - Seluruh karyawan PT Kedaung Medan Industrial Limited (Ltd) yang berjumlah lebih dari 900 orang sejak Sabtu (29/9) siang di-PHK. Pabrik seluas sekitar 17 hektare yang berada di Desa Klepu, Pringapus, Kabupaten Semarang itu, Minggu (30/9) tampak lengang. Hanya beberapa petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk perusahaan.

Menurut beberapa karyawan yang ditemui kemarin, pengumuman PHK disampaikan langsung oleh pemilik perusahaan Agus Nursalim. PT Kedaung memproduksi aneka bala pecah seperti gelas, piring, mangkuk, dan cangkir. Pabrik di Klepu adalah satu-satunya di Jateng, tetapi showroom-nya tersebar di kota-kota besar di provinsi ini. Berdasarkan keterangan pekerja, semua showroom Kedaung di Jateng juga tutup tahun ini. Dari 900-an pekerja yang di-PHK, lebih dari 200 orang adalah penyandang cacat yang sudah bekerja 20 tahun. Ratusan pekerja yang diambil dari Rehabilitasi Centrum (RC) Solo tersebut sebagian memilih pulang kampung.

''Semua karyawan dari berbagai bagian termasuk direktur di-PHK. Kata direksi penyebabnya, karena harga bahan bakar minyak (BBM) yang melambung tinggi,'' kata Suparmono (54), bagian keamanan yang telah bekerja 27 tahun di Kedaung Klepu ini.

Ia mengatakan, pemerintah sekarang harus bertanggung jawab atas PHK besar-besaran tersebut. Suparmono mengaku pemerintah memiliki andil besar atas kenaikan harga BBM.

Pabrik yang memiliki cabang di sejumlah kota besar di Indonesia ini, menggunakan minyak tanah dan elpiji untuk memproduksi seperangkat kebutuhan rumah tangga. Barang-barang yang mudah pecah ini berbahan dasar kalsit, pasir putih, dan soda.

Per 1 Oktober

''Saya sekarang menyesal mengapa memilih presiden dan wakil presiden yang tidak bisa memperjuangkan nasib rakyat kecil,'' ucap Suparmono yang tak pernah menyangka pabrik sebesar itu akan gulung tikar.

Ia mengaku mendapat pesangon sekitar Rp 12 juta. Dengan tutupnya pabrik dan showroom Tabletop Plaza di depan perusahaan ini, banyak pelanggan kecele. Padahal, menjelang Lebaran banyak masyarakat yang berbelanja di ruang pamer tersebut, karena harganya relatif murah.

Mini'i (47), seorang pekerja penyandang cacat kaki mengatakan, beberapa bulan lalu isu penutupan sudah terdengar. ''Namun, hal itu tidak kami perhatikan. Ternyata isu tersebut benar. Per 1 Oktober 2007 kami sudah tidak bekerja,'' jelas Mini'i yang telah bekerja selama 25 tahun.

Pria asal Terara, Montongbetok, Lombok, ini berharap Gubernur baru Ali Mufiz dapat membela hak-haknya. Sebab, dia bersama rekan-rekan penyandang cacat diambil dari RC Solo untuk bekerja di Kedaung.

''Sekarang pabrik tutup dan kami dibiarkan telantar. Pemerintah harus membantu kami, kalau tidak kami bisa-bisa tidur di kolong jembatan, karena belum punya rumah sendiri,'' terang dia yang selama 25 tahun ini tinggal di mess Kedaung. (H14-37)