JAKARTA-Pernyataan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil yang akan menjadikan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bagian dari Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendapat penolakan dari sejumlah kalangan.

Mereka yang menolak, antara lain Komisi V DPR-RI, Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (Apersi), Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), pengamat properti, bahkan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Meneg Pera).

Ketua Komisi V DPR-RI Ahmad Muqowam di Jakarta kemarin secara tegas menolak keinginan Meneg BUMN, karena dalam butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) beberapa waktu lalu secara tegas menyebutkan, BTN harus berdiri sendiri sebagai bank yang fokus di bidang pembiayaan perumahan.

Terkait hal itu, Komisi V akan mengadakan pertemuan dengan anggotanya untuk memberikan pernyataan sikap. Termasuk memperkuatnya dengan kesimpulan dari rapat sebelumnya terhadap penolakan akuisisi ataupun merger terhadap BTN.

Kinerja Keuangan

Menurut Muqowam, pernyataan Sofyan Djalil itu merupakan kemunduran, karena tidak memperhatikan bagaimana sulitnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan pembiayaan rumah apabila BTN disatukan ke BNI atau BRI.

"Kami dulu pernah menolak rencana serupa yang dilontarkan Meneg BUMN saat itu (Sugiharto). Namun saya tidak habis pikir, apa maksudnya Sofyan Djalil sampai melontarkan kembali rencana itu. Meneg BUMN seharusnya dapat melihat kemampuan BTN dalam meningkatkan kinerja keuangan dan mengelola dananya, sehingga tidak sampai mismatch. Namun di sisi lain tetap dapat memenuhi misinya membiayai KPR bagi MBR, " jelasnya.

Di tempat terpisah, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Yusuf Asy'ari mengatakan tidak mungkin menyatukan BTN ke dalam BNI ataupun BRI, karena pangsa pasarnya berbeda sama sekali. Hampir 95 persen pembiayaan BTN ditujukan ke kalangan menengah ke bawah.

Sejauh ini, lanjut dia, belum ada perbankan nasional yang mampu masuk pasar menengah bawah, seperti yang dilakukan BTN, karena memang mereka tidak memiliki kemauan itu. "Tidak bisa dibayangkan seandainya BTN hilang, kemana dana subsidi rumah harus disalurkan. Perbankan nasional sebagian besar membiayai rumah menengah atas, dan selama ini tidak pernah ada yang peduli membiayai Rumah Sederhana Sehat (RSH) dengan nilai kurang dari Rp 49 juta," ungkapnya.

Pengurus DPP REI, Lukman Purnomosidi mengatakan, arah kebijakan Meneg BUMN sangat tidak jelas. (bn-33)