TRAGEDI berdarah 1965 sampai sekarang masih menyisakan misteri. Konflik politik PKI vs TNI-AD ini menjadi noda hitam politik Indonesia. Diperkirakan sejuta warga sipil terbunuh dalam konflik itu.

Pertanyaannya siapa dalang di balik peristiwa itu? Apa motif tragedi tersebut dan berapa korban yang mati sia-sia? Pertanyaan itu meski telah muncul 42 tahun silam, sampai sekarang menjadi misteri yang belum terungkap.

Ada beberapa versi tragedi itu. Pertama, versi resmi pemerintah seperti "Buku Putih" terbitan Sekretaris Negara (1994) atau tulisan Nugroho dan Ismail Saleh (1968), menyebutkan tragedi 1965 dilakukan PKI. Melakukan kudeta dengan merekrut perwira TNI-AD untuk menghancurkan Jenderal TNI-AD yang ingin merebut kekuasaan. Kedua,versi seperti ditulis Anderson dan McVey dikenal Cornell Paper. Disebutkan, upaya pemberontakan adalah urusan intern TNI-AD versus PKI yang terlibat secara insidental.

Versi ketiga, terwakili Harold Crouch (1999) menyebutkan upaya kudeta merupakan usaha bersama PKI dengan perwira TNI-AD pembangkang. Tiap kelompok punya motif berbeda menghancurkan Dewan Jenderal.

Awal September 1965 muncul rumor yang menyebutkan PKI melancarkan isu Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan pada 5 Oktober 1965. Susunan Kabinet Dewan Jenderal yang dicatat dalam Buku Putih itu hampir sama dengan yang diungkap Letkol Untung dan Nyono, Ketua CC PKI. Munculnya isu Dewan Jenderal itu sampai sekarang masih misterius, pelakunya tak pernah terkuak.

Isu itu dipicu merosotnya kondisi kesehatan Presiden Soekarno. Diperkirakan Bung Karno bisa meninggal mendadak jika tidak mendapat perawatan intensif.

Dua pekan kemudian muncul pamflet mengungkap detail rapat PKI, membahas kemungkinan mengambil alih kekuasaan andai kata Bung Karno meninggal. Isi pamflet itu menimbulkan kecemasan di kalangan perwira AD, karena memuat daftar nama jenderal yang akan dihabisi. Sebaliknya, PKI mendapat pamflet gelap berisi rencana Dewan Jenderal untuk merebut kekuasaan dan mengeksekusi elite PKI. Ini konflik PKI VS TNI AD yang menegangkan.

Dua minggu sebelum meletusnya G-30-S/PKI, Dubes AS di Jakarta, Marshall Green minta CIA meningkatkan propaganda menyerang Bung Karno. Laporan intelijen Inggris menyiarkan berita menyesatkan. Muncul berita tentang kapal bermuatan senjata China untuk PKI sedang berlayar menuju Jakarta. (Ralph McGehee; The Indonesian Massacres and the CIA). Mantan veteran CIA itu menyebut ada rekayasa disinformasi. Kemudian dibuat dokumen palsu hingga sulit dibedakan dengan yang asli, seperti dokumen tentang daftar nama jenderal yang akan dibunuh. CIA berhasil menimbulkan ketegangan antara PKI dengan TNI-AD yang menjadi pemantik penyulut tragedi.

PKI Versus TNI-AD

Puncak konflik politik ketika kelompok perwira dipimpin Letkol Untung, menyodorkan anggota Dewan Jenderal kepada Bung Karno. Namun atas perintah Syam Kamaruzaman Dewan Jenderal itu harus dieksekusi. Syam yang disebut tokoh "misterius" menurut berbagai versi, pernah menjadi kader PSI, dan menjadi intel Kodam Jaya yang disusupkan PKI. Dia mengaku kepada aparat yang memeriksa dalam suatu penyidikan, Syam adalah kader kepercayaan DN Aidit untuk membentuk Biro Khusus yang tugasnya menginfiltrasi TNI-AD.

Anehnya, tak satu pun jajaran anggota Politbiro PKI mengetahui Biro Khusus itu dan di mana Syam berada. Suatu hal yang sama misteriusnya dengan Aidit yang dieksekusi TNI-AD di Boyolali. Eksekusi itu menutup kemungkinan pembuktian Biro Khusus PKI.

Peter Dale Scott, melihat banyak kejanggalan. Dalam siaran di RRI, Letkol Untung mengatakan Presiden Soekarno aman di bawah lindungan Dewan Revolusi. Padahal Bung Karno berada di Halim Perdana Kusuma.

Dalam susunan Dewan Revolusi Letkol Untung sama sekali tidak pernah menyebut Bung Karno terlibat tragedi 1965. Anehnya di seberang RRI adalah markas Kostrad yang tidak pernah tersentuh. Sama seperti Biro Khusus PKI peran Letkol Untung sulit diketahui. Ia sama seperti Aidit dieksekusi dalam pelariannya di Jawa Tengah.

Sedangkan Kol Latief dalam pledoinya menyebut dekat dengan Mayjen Soeharto dan sudah dua kali menyampaikan informasi mengenai rencana kudeta Dewan Jenderal itu. Namun, Soeharto tidak memberi reaksi karena sedang menunggui Tommy anaknya yang sakit di RS Gatot Subroto. Latief disebut sebagai orang kedua setelah Letkol Untung, dalam pledoinya, "Dewan Jenderal itu ada dan ingin menggulingkan Bung Karno".

Pengungkapan kembali tragedi ini penting, bisa memulihkan penderitaan sejuta rakyat yang pernah disiksa atas tuduhan terlibat G-30-S/PKI, tanpa tahu kesalahannya (11).

--- FS Swantoro, peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta.