logo SUARA MERDEKA
Line
Sabtu, 29 September 2007 WACANA
Line

Ali Mufiz dan Makna 11 Bulan

  • Oleh Pudjo Rahayu Rizan

DRS Ali Mufiz MPA, kemarin dilantik menjadi gubernur menggantikan H Mardiyanto untuk meneruskan sisa jabatan sampai dengan 23 Agustus 2008. Melihat kronologis naiknya menjadi gubernur berjalan dan berlangsung mulus, lancar nyaris tidak ada komponen yang keberatan, termasuk kalangan DPRD, menjadi pijakan yang kuat bagi Ali Mufiz untuk menyelesaikan tugas yang semakin berat selama 11 bulan kurang 4 hari, ke depan.

Tugas berat nampak kasat mata, disamping tugas reguler yang dihadapi masyarakat Jateng dengan 32 juta penduduk, perhelatan Pilkada langsung menjadi taruhan atas reputasinya. Beban makin berat jika Ali Mufiz dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai gubernur periode 2008-2013.

Melihat kapasitas dan paham betul tentang konsep dan teori tentang kepemerintahan, secara empirik telah teruji di lapangan ketika mendampingi H Mardiyanto, kita yakin bahwa tugas berat akan mampu diemban dengan baik. Apalagi Ali Mufiz sangat komunikatif dengan siapa saja, bersahaja. Gaya seorang dosen, sangat familiar.

Sebagai seorang birokrat, nampak sangat menguasai permasalahan dan mampu menjadi penyejuk ketika ada konflik baik vertikal maupun horizontal.

Harapan Masyarakat

Dengan dilantiknya Ali Mufiz sebagai Gubernur , sudah barang tentu banyak harapan yang ditunggu oleh masyarakat.Dalam konteks pemerintahan, etika pemerintahan merupakan landasan moral bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok pemerintahan itu dapat disarikan menjadi tiga fungsi yang hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan .

Pemda Jateng akan semakin solid, jika hubungan yang harmonis dengan DPRD selama ini makin ditingkatkan. Pada gilirannya, pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran .

Untuk mendukung itu semua, diperlukan birokrasi yang andal di semua level kepemimpinan organisasi pemda. Ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Gubenur dan pimpinan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), tetapi oleh semua jajaran birokrasi.

Di sini perlunya birokrasi mampu menerjemahkan kebijakan politik yang diambil oleh pejabat publik (gubernur) menjadi kebijakan manajemen yang diimplementasikan dan membumi. Ryaas Rasyid, dalam bukunya "Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan" menulis, ada karakter kepemimpinan yang mendukung serta ada yang justru menghambat.

Paling tidak ada empat karakter kepemimpinan yang bisa diadopsi untuk membawa organisasi mencapai tujuan, yaitu pelayanan yang membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan yang mendorong kemandirian, dan pembangunan yang mampu menciptakan kemakmuran .

Empat karakter kepemimpinan, pertama, kepemimpinan yang sensitif. Ini ditandai oleh kemampuan untuk secara dini memahami dinamika perkembangan masyarakat, mengerti apa yang mereka butuhkan, mengusahakan agar ia menjadi pihak pertama yang memberi perhatian terhadap kebutuhan itu.

Kedua, kepemimpinan responsif. Karakter ini tidak jauh berbeda dari kepemimpinan sensitif. Sang pemimpin lebih banyak berperan menjawab aspirasi dan tuntutan masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media komunikasi.

Ketiga, kepemimpinan defensif. Karakter kepemimpinan ditandai oleh sikap egoistik, merasa paling benar, walaupun pada saat yang sama memiliki kemampuan argumentasi yang tinggi dalam berhadapan dengan masyarakat. Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat cukup terpelihara, tetapi umumnya pemerintah selalu mengambil posisi sebagai pihak yang lebih benar.

Posisi masyarakat lemah, sekalipun tetap tersedia ruang bagi mereka untuk bertanya, menyampaikan keluhan, aspirasi, tuntutan, dan semacamnya. Biasanya, sikap kepemimpinan defensif melekat pada keberadaan seseorang yang pintar atau merasa dirinya pintar.

Keempat, kepemimpinan yang represif. Karakter kepemimpinan ini cenderung sama egois dan arogannya dengan karakter defensif, tetapi lebih buruk lagi karena tidak memiliki kemampuan argumentasi atau justifikasi dalam mempertahankan keputusan atau penilaiannya terhadap sesuatu isu ketika berhadapan dengan masyarakat. Monopoli atas kebenaran dilakukan secara telanjang, tanpa rasa malu .

Akibatnya, ia mudah curiga dan cemburu kepada setiap orang atau kelompok masyarakat yang kritis atau yang memiliki potensi untuk naik sebagai rivalnya (11)

--- Drs Pudjo Rahayu Rizan, MSi, dosen STIE "Anindyaguna", kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Prov Jateng.


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA