JEPARA- Pemkab Jepara masih menunggu hasil pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan batas lahan calon lokasi tambang pasir besi dan kawasan yang dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Balong Beji Kalitelo.

Hingga kini, hasil pemetaan itu belum keluar. ''Kami masih menunggu hasilnya dari BPN,'' kata Sutedjo S Sumarto, Asisten II Setda, Jumat (28/9).

Pemkab telah mempertemukan PTPN, BPN, dan direksi PT Pasir Rantai Mas selaku calon investor yang berkepentingan terhadap penambangan, pada dua pekan lalu.

Semuanya menyerahkan kepada BPN untuk mencocokkan peta calon lokasi tambang dari PT PRM dan peta kawasan kelola lahan milik PTPN. (H15-76)

PNS Dapat Pengganti THR

REMBANG - Sekitar 10.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer di Kabupaten Rembang akan menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) Rp 150.000 sebagai pengganti tunjangan hari raya (THR).

Bupati H Moch Salim kemarin mengatakan, pemkab tetap berusaha membagikan THR kepada mereka. ''Jumlah pastinya saya belum mendapatkan laporan. Namun, saya sudah meminta Sekda menghitung kebutuhan itu. Insya Allah tahun ini, kita tetap akan membagikan kepada pegawai,'' katanya kemarin.

Dikatakan dia, permasalahan TPP atau THR kepada PNS hingga saat ini memang masih dilematis. Di satu sisi, kata pria asli Tasikagung Rembang itu, KPK memberikan imbauan agar pemkab tidak memberikan THR atau TPP. Namun, di sisi lainnya, PNS perlu tambahan penghasilan untuk menghadapi Lebaran. (H19-54)

Kecil, Peluang Perubahan APBD

BLORA- Ketua DPRD Blora HM Warsit menyatakan, perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2007 kemungkinan tidak akan dilakukan karena tak ada hal-hal yang memenuhi syarat terjadinya PAK.

''Sesuai aturan yang berlaku, untuk mengubah anggaran harus ada beberapa kebutuhan yang mendesak. Saya menilai anggaran sudah terpenuhi sehingga tahun ini kemungkinan tidak ada PAK APBD,'' ujarnya Warsit, kemarin.

Dia menganggap lebih banyak kebutuhan administrasi dalam dokumen draf PAK yang diajukan eksekutif. Warsit lebih setuju jika sisa anggaran sebesar Rp 152 miliar yang akan digunakan untuk PAK, dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih luas. (H18-76)

Beras Raskin Dibagikan Lebih Awal

BLORA- Naiknya harga sejumlah barang kebutuhan pokok menjelang Lebaran, disikapi Pemkab dengan menggelar pasar murah, pekan depan.

Pemkab juga akan membagikan beras untuk warga miskin (raskin) lebih awal. ''Pekan pertama Oktober atau sebelum Lebaran, seluruh raskin akan kami bagikan kepada yang berhak menerimanya,'' ujar Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Sutikno Slamet, kemarin.

Menurutnya, Pemkab telah mengajukan permohonan pengeluaran beras raskin kepada Dolog.

Namun, hingga kini masih ada desa-desa yang belum melunasi tunggakan pembayaran raskin. Karena itu, agar seluruh rumah tangga miskin (RTM) dapat menikmati beras raskin sebelum Lebaran, Sutikno meminta desa-desa yang mempunyai utang segera melunasinya.

Sesuai ketentuan, setiap RTM mendapatkan 10 kg beras. Uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1 kg beras, Rp 1.000.

Sutikno Slamet menambahkan, untuk meringankan beban warga, Rabu (3/10), Pemkab akan menggelar pasar murah di alun-alun. (H18-76)

Pengawasan Daging Diperketat

KUDUS - Pemerintah kabupaten diminta memperketat pengawasan kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat menjelang Lebaran.

Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kudus, Agung W, menyatakan, masyarakat menginginkan ketenangan mengkonsumsi daging. ''Biar konsumen yakin itu benar-benar sehat dan halal,'' kata dia.

Namun demikian, pengawasan yang dilakukan juga tidak perlu dilakukan secara intimidatif. Artinya, upaya kontrol terhadap produk daging atau bahan pangan lainnya yang banyak dikonsumsi masyarakat dapat lebih diarahkan kepada usaha pembinaan.

Namun, tindakan tegas kepada mereka yang melanggar ketentuan juga perlu dilakukan. Upaya itu dapat ditempuh bila pembinaan dan pengarahan yang dilakukan tidak memberi dampak apapun.

Hizbut Tahir juga mengusulkan, pengawasan terhadap kualitas daging tidak hanya dilakukan pada saat menjelang Lebaran atau hari raya keagamaan. ''Pengawasan sebaiknya dilakukan secara periodik,'' ujarnya. (H8-76)