Saya membeli flashdisk merk Kingston 1 GB di toko Angkasa Baru Computer (ABC) saat ada pameran di Java Mall Semarang (fotokopi nota terlampir) dengan harga Rp165.000). Saya tanya garansi, mereka memberi 3 bulan dari toko replace/ganti baru (tertera di nota) dan 5 tahun garansi resmi dari Kingston (tertera di kemasan produk).

Pada tanggal 30 Juli 2007 saya membawa flashdisk tersebut ke ABC untuk klaim karena terjadi kerusakan, yaitu no detect. Karena lewat dari 3 bulan maka yang menanggung garansinya adalah Kingston, bukan pihak toko dan saya hanya titip servis. Saya menanyakan apakah kena biaya atau tidak, dijawab tidak (free).

Tanggal 4 September 2007 pihak toko memberi tahu flashdisk sudah bisa diambil. Saat itu saya juga menanyakan apakah ada biaya, dia menjawab tidak. Tapi ketika saya mengambil, pihak toko minta bayar biaya servis sebesar Rp 45.000 dengan alasan garansinya sudah habis. Sungguh tidak masuk akal.

Garansi resmi Kingston berlaku 5 tahun, berarti saya punya hak mengajukan klaim sampai tahun 2011. Pertanyaan, kalau yang menanggung garansi Kingston, kenapa pihak toko memungut biaya. Dengan perasaan kesal, saya putuskan tidak mengambil hak milik saya tersebut. Menurut saya, pihak toko telah merampas hak konsumen.

Pengalaman ini bisa jadi pembelajaran bagi pembaca dalam membeli barang. Jangan mudah tergiur harga murah atau rayuan manis sales. Tanyakan detail hak konsumen karena seperti jargon "pembeli adalah raja" sudah tidak berlaku lagi. Untuk pihak toko agar lebih menghargai hak konsumen, jangan hanya memikirkan untung besar saja

Meidisyah Putra

Jl Beringinrejo A-I/7 Ngaliyan, Semarang

Terima Kasih

PT Sei Apparel

Sepuluh hari pertama bulan Ramadan terlewati tanpa kemacetan di ujung Jl Majapahit Semarang rasanya hati ini mak plong hilang sudah ganjalan berganti dengan rasa syukur kepada Tuhan. Akhirnya terbuka jua pintu hati mereka yang mendengar amanah penderitaan rakyat akibat kemacetan saat bubaran karyawan pabrik garmen PT Sei Apparel tersebut.

Saya mewakili warga Plamongan Indah dan pengguna jalan lain, menyampaikan terima kasih kepada jajaran direksi perusahaan tersebut yang mau berkorban demi kelancaran arus lalu lintas di depan pabrik. Ternyata masalah sebesar itu dapat terselesaikan dengan sedikit pengorbanan dari pihak terkait.

Misalnya jadwal pemulangan karyawan dimajukan atau dimundurkan sedikit atau diatur secara bertahap sehingga tidak berjubel di depan pintu pabrik. Juga warga Plamongan bisa menahan emosi hingga tidak perlu melakukan hal yang bisa ditunggangi pihak tidak bertanggung jawab. Pelajaran berharga dari penyelesaian masalah ini adalah, kerelaan berkorban demi kepentingan orang banyak. Itu saja.

Saya jadi berangan-angan seandainya para penguasa atau aparatur negara mau melakukan seperti yang dilakukan pimpinan pabrik garmen tersebut, mungkinkah negeri ini juga akan segera terbebas dari belenggu permasalahan.Sebab yang dibutuhkan untuk mengangkat bangsa dari lembah kemiskinan dan kemelaratan bukanlah orang banyak atau uang banyak.

Yang dibutuhkan hanya pengorbanan aparatur untuk tidak mendahulukan kepentingan pribadi serta kerelaan mengorbankan kepentingan pribadi lebih dulu demi mencapai cita-cita kejayaan bangsa yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Fakta menunjukkan, di negeri yang sudah merdeka 62 tahun ini justru yang kaya makin kaya, yang miskin tambah banyak. Semoga pengorbanan yang tulus tersebut dapat menjadi contoh dan panutan bagi para pembesar negeri ini.

Daryoso

Jl Tusam 1396 Semarang

***

"Penguasa" Jalanan

Peristiwa kurang mengenakkan terjadi pada 23 September 2007 pukul 17.45 WIB saat saya naik motor lewat Jl Imam Bardjo Undip Semarang. Jalanan waktu itu cukup ramai karena menjelang waktu berbuka puasa. Dari Jl Pahlawan menuju ke arah Undip muncul sederet mobil yang sedang berkonvoi.

Mereka memenuhi ruas Jl Imam Bardjo hingga membuat kemacetan. Saat saya berusaha mendahului salah satu mobil, seorang peserta konvoi meneriaki padahal saya tidak menghalangi jalan mereka. Konvoi dikawal anggota Polantas. Yang membuat saya jengkel, peserta konvoi seolah-olah menguasai jalanan dan tidak mengindahkan pengguna jalan yang lain.

Bahkan mereka menyuruh pengguna lain menepi atau berhenti untuk memberi jalan kepada rombongan. Setelah saya membaca stikernya, tampak tulisan "Toyota Kijang Club Indonesia". Saya sebenarnya tidak keberatan dengan konvoi kendaraan. Tetapi yang saya tidak setuju adalah sikap pesertanya yang kurang menghargai orang lain.

Seolah merekalah penguasa jalanan tersebut. Padahal konvoi diadakan di jalan yang notabene sebagai ruang publik, di mana siapa saja memiliki hak dan kewajiban sama untuk mengaksesnya. Saya mengharap para peserta konvoi bisa lebih menghargai pengguna jalan yang lain. Ruang publik diciptakan untuk digunakan siapa pun, bukan hanya kepentingan golongan/kelompok tertentu.

Andrianus Ari TN

Jl Lempongsari II/507A, Semarang

***

Soal Telkom Flexi

Sehubungan tulisan saya di Surat Pembaca 4 September 2007 tentang Flexi Trendy Combo, pihak Telkom telah datang ke rumah pada esok harinya. Saya puas dan memaklumi serta berterima kasih atas penjelasan dan pelayanan yang baik. Namun demikian saya masih berharap Telkom lebih meningkatkan keandalan, kemudahan dan kecepatan dalam proses fitur yang disediakan.

Saya menyarankan, tetap bisa menghubungi CS 147 di dalam masa tenggang, walau harus mengurangi pulsa. Juga tetap dapat mengecek pulsa dalam masa tenggang. Telkom Flexi masih yang terluas dan bukan telepon biasa.

Nurlaela R

Jl Sejahtera Raya A3, Salatiga.

***

Untuk BCA

Saya karyawan yang pada 24 September 2007 pukul 08.30 ditugasi mengantar seorang nasabah mengambil uang sebesar Rp 50 juta di Bank BCA Jl Pemuda Semarang untuk saya setorkan ke bank lain.Uang yang saya terima pecahan Rp 100 ribu sebanyak 3 bendel @ Rp 10 juta dan pecahan Rp 50 ribu sebanyak 4 bendel @ Rp 5 juta.

Pada saat uang tersebut dihitung mesin, memang hitungan lembarannya benar walau warna uang kurang saya perhatikan. Lalu saya menyetorkan uang tersebut ke bank lain. Tapi saat uang dihitung ternyata di antara lembaran uang Rp 100 ribu-an terdapat satu lembar uang Rp 50 ribu-an.

Saya balik ke BCA dan melaporkan masalah tersebut tapi mereka tidak bisa menerima malah menuduh saya yang menyelipkan uang Rp 50 ribu tersebut. Juga rnenyalahkan saya kenapa tidak bisa membedakan warna kedua uang itu. Yang menjadi pertanyaan, justru BCA tidak bisa membedakan warna uang yang jelas mencolok.

Dengan kejadian ini saya menjadi korban, karena harus mengganti Rp 50 ribu dan juga prasangka kurang baik dari pimpinan perusahaan saya. Semoga saja kejadian ini tidak menimpa nasabah lain. Saran, berhati-hatilah dan teliti dulu bila akan mengambil uang.

Supadi

Jl LIK XVI/501 RT 2/RW 3, Semarang

***

Tentang BTN/BNI

Tanggal 24 September 2007, Bank BTN dan Bank BNI Undip Semarang melakukan klarifikasi tentang Kartu Batara dan menyelesaikan dengan baik atas keluhan yang saya tulis di Surat Pembaca beberapa waktu lalu. Dengan demikian permasalahan tentang kartu Batara di ATM BNI Undip selesai dan saya ucapkan terima kasih semoga kedua bank tersebut lebih meningkatkan standar mutu pelayanan pada para nasabahnya dan menjadi yang terbaik.

Hendro Prawoto SH MKn

Jl Raya Karangavven 146, Demak.

***

Batas Perairan RI

Pemerintah Indonesia pada 13 Desember 1957 mengumumkan wilayah perairannya yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda dan dikukuhkan dengan UU No 4/prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia. Batas wilayah ini diperjuangkan sejak Konferensi PBB mengenai hukum laut pertama tahun 1957 di Jenewa, Konferensi 1973 di Caracas sampai konferensi hukum laut berikutnya.

Menurut Atlas Indonesia buku pertama umum cetakan ke-5 bulan Februari 1982, penerbit PT Dhasawarna Jakarta, masih mencantumkan P Sipadan dan P Ligitan meski kedua pulau tersebut tidak tercantum dalam daftar nama pulau. Kenyataannya, kedua pulau itu kini lepas karena dicaplok Malaysia.

Dengan pengalaman ini seyogianya pemerintah meneliti ulang batas perairan Indonesia dengan membuat peta selengkap mugkin demi keutuhan NKRI yang merupakan harga mati. Tanpa memiliki peta yang lengkap dikhawatirkan ada lagi pulau paling luar negara ini dicaplok negara lain.

M Bahrun BSc

Jl Kalipucung 7 RT 6/RW 9, Sukorejo

***

Hampir Kena Denda

dari PLN Rp 2 Juta

Tanggal 5 September 2007 ada pemeriksaan listrik di wilayah JI Tumpang Semarang. Saat pemeriksaan ternyata MCB yang terpasang di rumah saya oleh petugas BTL, tidak asli dari PLN. Karena kesalahan tersebut listrik disegel dan saya diminta ke PLN Pemuda untuk penggantian MCB. Sungguh di luar dugaan, saya dikenai denda sebanyak Rp 279.600.

Karena tidak mengerti kesalahannya, saya minta penjelasan dan dipertemukan kepada atasannya. Tidak mendapatkan keringanan, justru denda berubah menjadi Rp 2.067.000 dengan alasan segel KWH-nya rusak. Padahal saya sama sekali tidak pemah membuka meteran, bahkan ketika petugas PLN datang pada malam harinya, segel di meteran dinyatakan masih terpasang utuh.

Keesokan harinya, baru saya mendapat konfirmasi bahwa laporan di berita acara pemeriksaan salah. Sayangnya saya sudah dirugikan dengan pemutusan listrik, pelayanan yang tidak ramah dan memojokkan serta anggapan tetangga yang mengira saya mencuri listrik.

Dengan peristiwa tersebut saya mengimbau kepada direksi PLN untuk : Memberi informasi jelas tentang hak dan kewajiban pelanggan terutama mengenai instalasi dan wewenang BTL. Dalam melakukan pemeriksaan petugas benar-benar memperhatikan hak pelanggan untuk mendapatkan informasi dan melakukannya dengan tetiti dan benar.

Pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga (BTL dan pencatat meteran), tetap tanggung jawab PLN sehingga instansi ini harus mengontrol hasil kerja mereka dan bukan berlepas tangan bila terjadi kesalahan. Memberi layanan ramah, komunikatif, sportif dan tidak semena-mena. Kepada masyarakat agar memperhatikan berita acara pemeriksaan sehingga tidak menjadi korban kesalahan pemeriksaan.

Nurjanah

Jl Tumpang XIV/4, Semarang

***

Ramayana di Ciputra

Saya kecewa atas layanan SPG Ramayana di Mal Ciputra Semarang. Saat membeli sepatu kebetulan ada diskon time dan saya menanyakan harga serta nomor ukuran sepatu Tapi dia menjawab: "Nggak tahu, nggak sempat ngitung, nggak tahu ada nomornya". Padahal dia belum mencari nomor sepatu yang saya maksud.

Ketika saya menanyakan kali kedua, dia malah kelihatan mau menghitung sesuatu dengan kalkulator hingga akhirnya saya putuskan tidak jadi membeli sepatu. Padahal layanan terhadap konsumen harus dinomorsatukan agar konsumen merasa nyaman dan mau berbelanja.

ID Wahyunigsih SKom

Jl Selo Mas III/64, Semarang

***

Sembilan Bulan Belum Cair

Pemkab Banyumas, honor dari APBD untuk tenaga Honda dan job Tutor Kesetaraan serta job lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan sudah sembilan bulan ini kok belum cair. Tolong Pak nasib kami diperhatikan.

Kami sudah bekerja sejak Januari 2007 sampai sekarang belum mendapat gaji, padahal setiap hari harus terus bekerja.

Sementara dapur juga butuh dana agar bisa ngebul. Akibatnya harus nubras-nubras cari utangan. Tolong honor yang sembilan bulan segera dibayarkan. Kasihan orang kecil yang belum bernasib baik. Kami sangat membutuhkan uang tersebut.

Nurudin Edi Kuncoro

Rowokele RT 1/RW 1, Kebumen

***

Lagi, Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru melalui portofolio baru akan dimulai, namun diam-diam perilaku kasak-kusuk beberapa rekan guru yang akan disertifikasi sudah mulai tampak. Ada yang mencari hubungan dengan calon assesor atau bahkan deal tertentu. Aroma KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) pun tercium. Lagi-lagi kondisi yang memprihatinkan dan menambah satu corengan hitam yang telah tertoreh di dunia pendidikan.

Bila dilihat dari niatnya, upaya sertifikasi bagi guru dan dosen bisa dikatakan baik dan oke. Terlepas bahwa program ini juga sarat muatan politik dan proyeknya. Namun, ketika pola pikir telah berubah bahwa sertifikasi adalah tujuan, apalagi ada iming-iming tunjangan profesi segala maka terbuka kemungkinan prinsip menghalalkan segala cara di tengah persaingan yang kian ketat.

Sementaira itu ada pihak yang meragukan bahwa model sertifikasi tersebut tak bakal mampu menyelesaikan persoalan rendahnya mutu pendidikan di sekolah, selama sistem pengembangan karier guru tidak berubah. Selama pendekatan masih diyakini sebagai ancangan yang efektif mendongkrak kinerja profesional guru, maka imbasnya adalah profesionalisme jalan di tempat.

Karena kebutuhan ekonomi akan terus terciptakan dan meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan. Kalau dulu guru hanya layak pakai motor, ke depan ada citra guru mesti harus bawa mobil ke sekolah. Apakah semua itu salah, tentu tidak sejauh ada perbandingan lurus dengan capaian kinerja yang memakai tolok ukur profesional.

Harus diakui akreditasi, sertifikasi atau lisensi di negeri ini masih terbelit pada persoalan seperti menghalalkan segala cara guna mencapai tujuan, ditambah hukum penawaran dan permintaan. Ada pameo: power tend corrupt.

Sekarang ini kekuasaan ada di tangan para assesor. Karena itu waspadalah terhadap segala bentuk kecurangan dan penyalahgunaan yang kian menyuburkan KKN di bidang pendidikan kita.

Heru Mugiarso

Kelapa Sawit IV/30-31, Semarang

***

Blunder, Calon Independen

Terbukanya calon independen untuk maju dalam pemilihan kepala daerah merupakan berita baik bagi kehidupan berdemokrasi di tanah air. Partai politik yang selama ini nampak kerdil dengan peran yang menonjol sebagai penjual jasa "perahu tambang" untuk menyeberangkan kandidat yang mampu membayarnya, terancam tergerus relevansinya.

Walau demikian, konsekuensi yang disandang calon independen juga berat. Dirinya harus menggerakkan mesin politiknya "sendirian", serta sebaiknya juga harus jauh-jauh lebih awal memulai kampanye. Kompleksitas ini yang juga menjadi "penyakit" kronis dalam pilkada, sering mendorong kandidat sekaligus merangkap jabatan sebagai manajer kampanye.

Perangkapan peran ini menurut literatur modern kampanye pilkada, merupakan kemustahilan. Kandidat harus memiliki manajer kampanye yang mengatur segala strategi dari hari ke hari.

Perangkapan peran akan memunculkan perangai myopia, rabun dekat atau cadok pada dirinya dalam membaca peta permasalahan, sehingga kampanyenya lebih berpeluang masuk jurang kegagalan.

Saya mengoleksi beberapa cakram padat (CD) berisikan program kampanye kandidat dalam pilkada yang mereka produseri sendiri, membintangi sendiri, menciptakan Iagu-lagu yang dinyanyikan sendiri dan memaparkan isu-isu yang menurutnya relevan bagi kebutuhan konstituennya. Tokoh itu ternyata gagal memperoleh suara yang signifikan.

Bambang Haryanto (081329306300)

Jl Kajen Timur 72, Wonogiri