SALAH satu masalah besar dan sulit pemecahannya di negara kita adalah mengatasi pengangguran. Indonesia sudah merdeka selama 62 tahun, tetapi masalah pengangguran tidak juga bisa teratasi dengan baik, bahkan bisa dikatakan sebagai hal yang makin mustahil. Buktinya jumlah angkatan kerja terus meningkat , sejalan dengan pertambahan penduduk.

Laporan yang disajikan International Labour Organization (ILO) tentang Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di ASEAN 2007 menyebutkan, di Indonesia pertambahan tenaga kerja baru 2,5 juta per tahun dari 105 angkatan kerja dan hanya terserap 1 juta, terutama akibat lemahnya investasi baru.

Dikatakan dalam laporan tersebut, Indonesia merupakan penyumbang terbesar (60 persen) pengangguran di ASEAN. Secara kumulatif jumlah penganggur terbuka saat ini 10,5 juta orang. Tingkat pengangguran di Indonesia naik dari 6,1 persen menjadi 10,4 persen, sedangkan di negara-negara ASEAN lainnya menurun atau stabil pada kisaran 3 hingga 4 persen.

Angka-angka yang disajikan ILO bisa saja diperdebatkan keakuratannya, namun dalam kenyataan terasa secara kasatmata jumlah kaum penganggur di Indonesia cukup besar dan terus meningkat.

PNS dan BUMN Idola

Ada kecenderungan pada angkatan kerja baru bahwa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan idola belakangan ini. Ada beberapa nilai lebih dibandingkan dengan pekerjaan di lingkungan swasta. Pertama, masa depan terjamin. Jika aman pasti mendapat pensiun.Kedua, gaji cenderung tinggi dan semakin ditingkatkan.

Menurut Menpan Taufik Effendi, tahun 2008 tingkat gaji terendah PNS yang sebelumnya kurang dari Rp 1 juta akan menjadi Rp 1,5 juta. Ketiga, selalu ada saja peluang memperoleh tambahan penghasilan, terlepas dari halal dan tidak halal.

Lapangan pekerjaan di lingkungan BUMN juga merupakan idola. Nilai lebihnya, terutama karena standar gaji yang tinggi. Kalau lancar sampai tua, di samping menerima pensiun masih ditambah uang pesangon.

Selain memiliki beberapa nilai lebih, volume pekerjaan di PNS relatif lebih longgar. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan yang bekerja di BUMN, apalagi yang di perbankan yang lama berkerjanya bisa sepanjang hari, bahkan terkadang sampai malam hari.

Apakah lapangan kerja di swasta juga tidak menarik? Jelas tetap menarik. Sebenarnya lapangan pekerjaan di sektor swasta sangat luas dan terbuka lebar, baik yang bersifat formal maupun informal. Namun, tetap saja tidak bisa mengimbangi kebutuhan lapangan pekerjaan.

Ada kenyataan ironis, pada saat di dalam negeri diperlukan lapangan pekerjaan cukup banyak, sejumlah pengusaha superkaya justru memilih memperluas investasi di luar negeri. Saya kira tidak berlebihan kalau ada yang mempertanyakan soal patriotisme mereka.

Peran Perantara

Namun soal patriotisme di tengah kenyataan tidak ingin perut terus lapar atau meningkatkan kualitas hidup, bisa dipahami bila dikaitkan dengan kuatnya keinginan banyak kaum muda bekerja di luar negeri.

Dengan memanfaatkan lembaga perantara tenaga kerja, termasuk yang ilegal, setiap tahun sekurangnya setengah juta kaum muda Indonesia, sebagian besar tenaga kerja wanita (TKW), berangkat ke luar negeri untuk bekerja dengan harapan mendapat bayaran tinggi. Tidak peduli hanya menjadi pembantu rumah tangga ataupun pelayan.

Menurut catatan resmi, hampir tiga juta orang Indonesia kini bekerja di luar negeri. Berbagai kenyataan tidak mengenakkan bahkan menyedihkan, agaknya tidak menjadi masalah bagi mereka. Pemerintah diuntungkan dalam bentuk devisa berasal dari keringat mereka. Di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan, peran badan ataupun lembaga perantara tenaga kerja memang cukup penting.

Perkembangan baru belakangan ini, banyak perusahaan swasta yang membutuhkan tenaga kerja mempercayakan pada lembaga outsourcing. Peran lembaga model itu sebenarnya cukup positif. Sayang, sering tidak sepenuhnya menguntungkan tenaga kerja. Hal itu karena status tenaga kerja yang disalurkan adalah karyawan lembaga outsourcing yang bersangkutan dan gajinya juga berasal dari sini. Kritik yang muncul, pemotongan gaji/upah setiap bulan yang diterima pekerja dari perusahaan tempat mereka bekerja berkesan "pengisapan keringat" pekerja

Bebas KKN

Di tengah-tengah kegersangan lapangan kerja, pemerintah hampir setiap tahun memberikan "angin segar" dengan memberikan kesempatan angkatan kerja menjadi PNS. Bulan Oktober 2007 sebagaimana dikemukakan Menpan Taufik Effendi di Semarang belum lama ini, pemerintah akan merekrut 300.000 PNS baru. Dari jumlah itu 225.000 untuk tenaga honorer yang sudah ada, 25.000 untuk pegawai pusat, dan hanya 50.000 untuk calon PNS di daerah. Berapa jatah setiap daerah, tentu tergantung pada kebutuhan tiap daerah.

Peluang kerja menjadi PNS jelas akan mendapat sambutan luar biasa dari para pencari pekerjaan "keluaran sekolahan" Sebab seperti dikatakan di muka lapangan pekerjaan PNS kini merupakan idola bagi banyak pencari kerja. Persaingan memperebutkan kursi PNS pun akan sangat ketat. Yang menjadi kekhawatiran umum, perekrutan CPNS tidak bebas dari praktik KKN. Penegasan Menpan bahwa penyelenggaraan seleksi yang diserahkan kepada daerah akan mempersempit praktik kongkalikong, mungkin dalam kenyataan terjadi sebaliknya. Justru dengan penyelenggaraan sepenuhnya oleh daerah praktik kongkalikong menjadi lebih terbuka.

Dalam konteks ini pelamar yang punya jalur ke birokrat berposisi penting sangat berpeluang mengambil manfaat.

Bebas praktik KKN tentu menjadi keinginan semua orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, lewat jalur apa pun dan untuk pekerjaan apa pun.

Pengawasan oleh LSM sebagaimana pernah dilakukan pada perekrutan taruna Akpol di Semarang beberapa waktu lalu, kiranya baik dilakukan pada kesempatan perekrutan CPNS di daerah.

Mari kita mulai dengan sungguh-sungguh mewujudkan clean government melalui perekrutan CPNS yang transparan, objektif, dan bebas dari praktik KKN. Lebih menggembirakan lagi, jika bebas KKN juga diterapkan oleh semua instansi pemerintah dan lembaga swasta yang melakukan penerimaan tenaga kerja baru. (11)

--- Kus Chandrajaya, alumnus FISIP Undip, Semarang.

---

HexWeb XT DEMO from HexMac International