Junta militer Myanmar memilih bedil ketimbang dialog dalam menghadapi aksi unjuk rasa di Yangon. Sembilan orang, tujuh di antaranya biksu dilaporkan tewas ditembak. Lebih dari 100.000 warga sipil berdemonstrasi, terbesar dalam 20 tahun terakhir. Gelombang unjuk rasa selama beberapa hari itu telah menyedot perhatian masyarakat internasional. Salah satu hal yang cukup mengejutkan adalah kepeloporan para biksu, kelompok rohaniwan yang mendapat tempat khusus dalam struktur sosial-politik negeri itu. Akhir pekan lalu mereka berpawai menuju kediaman tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi untuk bertemu.

Peristiwa selama 15 menit itu adalah momen sangat bermakna dalam perkembangan politik di sana dalam kurun dua dekade ini. Ada makna simbolik, sebab peraih Nobel Perdamaian itu masih dalam status tahanan rumah. Untuk mengunjunginya, para tamu harus terlebih dahulu meminta izin kepada junta. Jalan menuju kediaman pemimpin Liga Nasional Demokrasi Myanmar itu dipasangi barikade. Pertemuan itu adalah bahasa para biksu mengumandangkan "Revolusi dari Pagoda". Kekhawatiran junta mengenai people power makin kentara ketika militer menjebloskan Suu Kyi ke penjara.

Gelombang unjuk rasa itu sendiri dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Demo-demo kecil kelompok proaktivis bulan lalu langsung ditumpas oleh militer. Tetapi perkembangan menjadi lain ketika para biksu lebih dari sepekan ini turun ke jalan. Keterlibatan para rohaniwan mengingatkan kita pada sejarah penting negeri itu, ketika mereka mengawali demonstrasi sipil pada 1988, yang sayangnya berujung pada pertumpahan darah. Tentu saja, pengerahan ratusan tentara mengepung Pagoda Sule di Yangon sehari setelah demo memuncak menimbulkan kecemasan sejarah kelam itu bakal terulang.

Aksi protes yang terus berlanjut dan meluas hingga hari ini menjadi momen krusial bagi demokratisasi di negeri itu. Harapan makin tebal mengingat rakyat Myanmar selama 62 tahun ini hidup dalam suasana totalitarian. Meminjam istilah warga setempat, rakyat Myanmar dilahirkan dalam jiwa ketakutan sehingga bermimpi soal kebebasan pun nyaris tidak berani. Tampaknya, mendung ketakutan telah mulai tersibak, terbukti dengan makin gencarnya aksi demonstrasi, dari semula hanya para biksu, lalu berkembang dengan keterlibatan 20.000 warga, bahkan mencapai jumlah lebih dari 100.000 orang.

Banyak faktor ikut menentukan apakah Revolusi Pagoda itu bakal mampu menumbangkan kekuasaan junta militer. Yang jelas, demonstrasi kali ini menandakan masa-masa kritis dan labil yang sedang dilalui negara yang dahulu bernama Burma itu. Bagaimana masa kritis itu terlewati, sangat tergantung pada peranan banyak pemain di dalam maupun luar Myanmar. Tidak bisa ditampik, kelompok rohaniwan itu telah memainkan peran luar biasa untuk menyentak keangkuhan kekuasaan. Namun, kekacauan sudah membayang karena junta tampaknya memilih penyelesaian dengan kekuatan militer.

Apalagi, menurut aktivis Burma Campaign UK yang berbasis di London, diperoleh informasi militer telah memerintahkan sekitar 3.000 personelnya bercukur gundul, mengenakan jubah oranye, dan menyusup ke dalam kelompok unjuk rasa. "Teori provokator" mulai dipertimbangkan sebagai alasan bagi militer untuk menumpas unjuk rasa damai. Tanpa bermaksud melakukan intervensi, dukungan bagi arus prodemokrasi memang sudah sepantasnya diberikan. Pada masa krusial Myanmar di persimpangan jalan, bangsa itu membutuhkan dukungan moral yang kuat untuk memutuskan arah yang tepat.