Bukan untuk yang pertama kali, untuk tidak mengatakan terlalu sering, bentrok antara aparat TNI dan Polri terjadi. Seperti yang terakhir berlangsung di Ternate Maluku Utara tanggal 24 September yang lalu. Penyebabnya pun sekilas tampak sederhana yakni hanya berawal dari adu mulut antara tentara dan polisi yang merazia minuman keras. Namun bukan mustahil di balik semua itu yang terjadi adalah perebutan rezeki alias uang. Dan itulah yang ingin kita ingatkan jangan-jangan akar persoalannya tetap yakni kesejahteraan yang kurang. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pun mengakui kesenjangan kesejahteraan yang menjadi pemicu utama.

Bahkan ia memprediksi apabila masalah itu tak bisa segera teratasi maka dalam 5 - 10 tahun ke depan kasus serupa masih pontensial untuk terulang. Kesejahteraan terutama menyangkut aparat di tingkat bawah. Sebenarnya ada kultur disiplin kuat di kedua institusi tersebut tetapi kalau sudah menyangkut kebutuhan mendesak terutama karena faktor ekonomi maka akan banyak oknum yang berbuat nekat di lapangan. Tanpa memedulikan komando atasan. Cara untuk mengatasi memang yang utama dengan menaikkan jumlah anggaran terutama yang langsung berdampak peningkatan kesejahteraan misalnya uang lauk pauk.

Secara realitas kita melihat ada kesenjangan terutama setelah era reformasi dan pemisahan Polri dari tubuh TNI. Dalam banyak hal aparat kepolisian lebih langsung berhubungan dengan masyarakat karena tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan di dalam negeri. Sedangkan TNI sekarang harus kembali ke barak karena tugasnya menjaga pertahanan negara. Hal ini membawa implikasi yang bermacam-macam termasuk perubahan-perubahan banyak hal yang bersifat psikologis. Karena sudah terlalu lama Polri menjadi bagian atau subordinat TNI. Dan sekarang mereka merasa lepas, sejajar dan memiliki wilayah kekuasaan sendiri.

Yang lebih mencolok perbedaan tingkat kesejahteraan di tingkat bawah. Karena tugas-tugasnya maka aparat kepolisian relatif memiliki lahan rezeki lebih banyak sehingga kesejahteraannya pun jauh lebih baik. Maka tidak jarang terjadi perebutan lahan pengamanan karena di balik semua itu adalah uang. Kalau situasi seperti ini dibiarkan maka sangat mungkin bentrokan akan sering terjadi. Aparat TNI bukan tidak ikhlas dengan reformasi yang harus dijalankan namun ketika dihadapkan pada kebutuhan sehari-hari yang mendesak bisa jadi mereka akan berani menyimpang. Jadi kita tak boleh menutup-nutupi adanya kenyataan ini.

Tugas para pimpinan baik di institusi TNI maupun Polri untuk mendisiplinkan dan mengawasi anak buahnya sampai di tingkat paling bawah. Bagaimanapun harus ada sanksi atas pelanggaran yang terjadi termasuk yang sampai melakukan bentrok senjata di Ternate. Namun kembali kepada akar persoalan tadi maka tidak bisa hal itu semata-mata mengandalkan tongkat komando. Sebab tanpa ada perbaikan kesejahteraan terutama di lingkup prajurit , kita hanya seperti pemadam kebakaran yakni mengatasi masalah yang sudah terlanjur terjadi. Kalau pun tidak sampai bentrok apakah harus dibiarkan mereka mencari tambahan pendapatan sendiri.

Dalam banyak hal sebenarnya kedua institusi itu tetap harus bekerja sama. Mereka perlu memantapkan diri pada posisi barunya setelah reformasi tanpa harus terjebak pada egoisme kelompok. Masing-masing perlu melakukan kontrol diri dan penyesuaian. Aparat kepolisian dengan posisi dan tugas-tugas barunya tak boleh mengandalkan kewenangan yang lebih besar dalam konteks interaksi dengan masyarakat dengan berbuat semaunya. Demikian juga perlu penyadaran aparat TNI dalam konteks paradigma baru institusi tersebut pascareformasi. Dan akhirnya kembali lagi pemenuhan kesejahteraan tetap tidak boleh dilupakan karena di situlah akar persoalannya.