YOGYAKARTA - Untuk menghilangkan perbedaan penetapan 1 Syawal, proses penentuannya lebih baik dilakukan secara bergantian. Artinya, jika tahun ini memakai metode hisab, tahun berikutnya memakai metode rukyah atau melihat hilal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY mengusulkan hal itu, kemarin.

"Ada dua kelompok yang dominan, yaitu Muhammadiyah dan NU. Perbedaan penentuan 1 Syawal sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu," tutur Ketua MUI DIY KH Thoha Abdurrahman.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika menteri agama dari Muhammadiyah, akan lebih dikedepankan metode hisab. Sebaliknya, jika menteri agama dari NU, penentuan 1 Syawal menggunakan rukyah. Karena itu, agar tidak terjadi perbedaan, MUI mengusulkan penentuan bergantian dan pemerintah sebagai penengah.

Selain itu, MUI juga mendesak pemerintah mengambil sikap tegas menengahi perbedaan penentuan 1 Syawal yang selalu terjadi hampir setiap tahun. Menurut dia, penentuan 1 Syawal, baik dengan cara hisab maupun rukyah adalah bentuk ijtihad. Keduanya bisa dipertanggungjawabkan. ''Kalangan NU ataupun Muhammadiyah jangan memaksakan kehendak. Saya yakin, umat Islam Indonesia lebih memilih 1 Syawal yang sama," tambah dia.

Sekretaris MUI DIY, Ahmad Muhsin menambahkan, ijtihad penentuan 1 Syawal atau 1 Ramadan memang bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu hisab dan rukyah. Hanya saja, kata dia, varian atau ragam hisab dan rukyah itu banyak. Untuk hisab misalnya, ada yang menentukan harus di atas 2 derajat tetapi ada juga yang cukup melewati 0,23 derajat. Begitu juga rukyah.

"Masalah ibadah sebenarnya persoalan individu dan keyakinan pribadi. Namun memang ibadah yang mengikat banyak pihak seperti penentuan 1 Ramadan atau 1 Syawal, lebih baik kalau sama," katanya. (sgt-72)