KUALA LUMPUR - Asia menyuarakan kecemasan Kamis kemarin menanggapi tindakan brutal tentara Myanmar yang menumpas protes antijunta. Negara-negara Asia meminta junta menahan diri karena khawatir akan ketidakstabilan negara itu.

Namun, Asia baru sebatas pada pernyataan kekhawatiran dan masih enggan mendukung Amerika Serikat dan Eropa untuk menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan sanksi terhadap pemerintahan junta.

''Sebagai tetangga, China sangat risau dengan situasi di Myanmar,'' kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jiang Yu. ''Kami berharap semua pihak bisa menahan diri dan menangani masalah ini secara tepat supaya masalah tidak menjadi makin rumit atau meluas, serta tidak berdampak pada stabilitas Myanmar serta perdamaian dan stabilitas regional.'' China adalah salah satu dari sedikit negara sahabat Myanmar. Pernyataan Beijing itu merupakan yang pertama mendesak sikap menahan diri.

Sebagai anggota Dewan Keamanan, China sampai saat ini belum bersedia mendukung penjatuhan sanksi. Menurut China, situasi di negeri itu belum sampai pada taraf ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Jepang, negara donor terbesar untuk Myanmar, akan memanggil duta besar Myanmar sebagai protes atas tindakan brutal pasukan keamanan yang menyerbu vihara-vihara di seluruh negeri. ''Tindakan Myanmar keliru,'' kata Menteri Sekretaris Kabinet Nobutaka Machimura.

Sedangkan, para menteri ASEAN bertemu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menurut diplomat, para menteri sepakat untuk melakukan mekanisme intervensi.

Rencana Evakuasi

Singapura, selaku ketua ASEAN, mendesak junta untuk menahan diri dan sebaiknya meminta bantuan mediasi PBB. Utusan PBB untuk Myanmar Ibrahim Gambari saat ini berada di Singapura menunggu izin berkunjung dari Pemerintah Myanmar.

''Kami berharap penguasa Myanmar dan semua pihak lain di negara itu menghormati implikasi yang luas atas tindakan-tindakan mereka di kawasan secara keseluruhan,'' demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Singapura. ''Situasi di Myanmar bisa mendatangkan dampak pada semua negara ASEAN.''

Dewan Keamanan PBB juga menyerukan Myanmar untuk menerima utusan PBB secepatnya. Sementara itu, Thailand mempersiapkan rencana evakuasi warganya dari Myanmar jika aksi kekerasan terus merebak. Sebanyak tiga pesawat kargo Angkatan Udara siap menerbangkan mereka ke tanah air.

Pasukan keamanan Thailand di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar melaporkan kesiapan menghadapi kemungkinan melimpahnya arus pengungsi akibat penindasan militer, seperti yang pernah terjadi setelah 3.000 orang tewas dalam penumpasan demonstrasi tahun 1988.

Asisten Menlu AS Christopher Hill yang sedang berada di Beijing mengatakan, China harus menggunakan pengaruhnya terhadap Myanmar untuk menghentikan tindakan keras militer. ''Penggunaan kekerasan tidak akan memecahkan masalah,'' kata dia.

Utusan China di PBB Wang Guangya mengatakan sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pemerintah militer Myanmar tidak akan banyak membantu. Hill mengatakan Amerika Serikat, China, dan semua negara hendaknya melakukan konsultasi secara serius dan bertindak semaksimal mungkin untuk menekan junta.

Inggris dan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi secara bilateral terhadap Myanmar sejak 1990. Namun, banyak kalangan mempertanyakan efektivitas sanksi itu. Sebab, sanksi dan embargo terhadap Myanmar lebih banyak menyengsarakan rakyatnya ketimbang menimbulkan efek hukuman bagi penguasa.(rtr-gn-25)