ISLAMABAD - Tanpa melepaskan jabatannya sebagai panglima militer, Presiden Pakistan Pervez Musharraf secara resmi mencalonkan diri untuk pemilihan presiden 6 Oktober mendatang.

Surat pencalonan Musharraf itu disampaikan oleh Perdana Menteri Shaukat Aziz kepada Komisi Pemilihan, kemarin. Namun pada saat yang sama, kubu oposisi mengajukan gugatan agar Mahkamah Agung membatalkan pencalonan Musharraf.

''Ini hari bersejarah bagi Pakistan,'' kata Aziz. ''Pervez Musharraf merupakan kandidat presiden dari Liga Muslim Pakistan dan mitra koalisinya. Kami sepenuhnya yakin bahwa dia akan menang. Dan kemenangan ini sangat penting bagi Pakistan.''

Kemelut politik menyelimuti Pakistan selama beberapa bulan terakhir. Kubu oposisi berkeras mengakhiri peran militer dalam politik. Mereka juga menginginkan pemulihan demokrasi seutuhnya.

Salah satu tuntutan mereka adalah Musharraf harus melepaskan status militernya apabila dia ingin mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Oposisi berharap, Mahkamah Agung akan mengeluarkan keputusan untuk membatalkan pencalonan Musharraf.

Pengamanan diperketat di Islamabad tengah saat Mahkamah Agung menggelar sidang tentang gugatan kubu oposisi terhadap pencalonan Musharraf. Aparat keamanan disebar di sejumlah pos pemeriksaan untuk memantau situasi di jalanan. Polisi antihuru-hara juga dikerahkan.

Tetap Militer

Presiden Pakistan dipilih oleh electoral college yang terdiri atas anggota Majelis Nasional, Senat, dan majelis-majelis tingkat provinsi. ''Kami akan memilihnya, meskipun dia tetap berstatus pejabat militer. Hal ini sejalan dengan hukum dan konstitusi,'' kata Chaudhry Pervez Elahi, wakil Liga Muslim Pakistan dan Menteri Besar Kepala Provinsi Punjab.

Para pengamat memperkirakan, Musharraf bakal memberlakukan keadaan darurat jika mahkamah melarangnya mencalonkan diri tanpa melepas status militernya. Musharraf juga bisa membubarkan parlemen.

Wajihuddin Ahmed, mantan hakim agung, juga mencalonkan diri. Para pendukungnya meneriakkan slogan ''pergilah Musharraf'' ketika tim pengacara Ahmed memasuki kantor Komisi Pemilihan. (rtr-ben-25)