NEW YORK- Pemerintah Indonesia menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam inisiatif Stolen Asset Recovery (StAR) guna lebih memperkuat kemampuannya melaksanakan ketentuan Bab V Konvensi PBB soal pemberantasan korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC 2003). Keinginan itu terutama menyangkut pengembalian aset, khususnya dalam hal melacak, membekukan dan mengembalikan aset yang berada di luar wilayah yuridiksinya.

Hal itu mengemuka setelah ada pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick. Agenda tersebut berlangsung di ruang pertemuan bilateral di Markas Besar PBB, New York, di sela-sela sidang umum ke-62 PBB, di New York, Selasa sore waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia.

Dalam pernyataan bersama disebutkan, kedua belah pihak menggarisbawahi StAR sebagai sebuah program unik dan inovatif yang memungkinkan negara berkembang dan negara maju mendapatkan manfaat dalam konteks implementasi UNCAC 2003. Disebutkan pula bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dan mendasar dalam upaya memberantas korupsi Karena itu, sebagai negara pihak dari Konvensi UNCAC 2003 dan tuan rumah penyelenggaraan pertemuan ke-2 negara-negara pihak dari UNCAC 2003 di Bali, 28 Januari-1 Febuari 2008, Indonesia menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam inisiatif StAR.

Kedua pemimpin juga mendesak negara-negara maju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa pusat-pusat keuangan dunia tidak menjadi tempat penyimpanan dana hasil korupsi yang dilarikan dari negara berkembang.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, kedua pihak juga bertekad melakukan kerja sama dalam bentuk suatu strategi baru kemitraan negara untuk mendukung pencapaian prioritas-prioritas pembangunan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Hal itu berlaku di bidang pengentasan kemiskinan, reformasi pemerintahan, keberlanjutan lingkungan, investasi pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor swasta.

Secara umum, pertemuan itu membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk kemitraan strategis Bank Dunia di Indonesia, inisiatif StAR yang baru diluncurkan bersama oleh kantor PBB untuk masalah obat terlarang dan kriminal (United Nations Office on Drugs and Crima), serta peran kepemimpinan Indonesia di bidang lingkungan dan perubahan iklim.

Akan tetapi pernyataan bersama yang dikeluarkan Presiden Indonesia dan Presiden Bank Dunia itu tidak menyebutkan secara khusus nama Presiden RI periode 1966-1998, HM Soeharto. Padahal dalam laporan yang dikeluarkan PBB dan Bank Dunia pada 17 September 2007 menyebutkan, Soeharto menempati urutan pertama daftar pemimpin politik dunia yang diperkirakan mencuri kekayaan negara dalam jumlah besar selama kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir. Laporan itu dikeluarkan bersamaan dengan peluncuran inisiatif StAR.

Dalam tabel "Perkiraan Dana yang Kemungkinan Dicuri dari Sembilan Negara'' seperti yang tercantum dalam buku panduan StAR, Soeharto menempati urutan teratas dengan kekayaan yang diperkirakan dicuri berjumlah 15 miliar dolar hingga 35 miliar dolar AS. (ant-46)