SEMARANG- Ada perkembangan menarik seputar seleksi direksi PDAM Tirta Moedal. Pascatiga nama kandidat dinyatakan gugur lantaran melanggar Permendagri No 2 Tahun 2007, nama mantan Direktur Utama Agus Sutyoso justru santer disebut-sebut.

Di kalangan DPRD, berkembang dukungan agar Agus yang saat ini menjabat staf ahli Wali Kota itu tetap dipertahankan. Jika demikian, bagaimana kelanjutan seleksi direksi yang sudah telanjur separo jalan? ''Mekanismenya terserah Pemkot. Kalau bisa yang lama (Agus Sutyoso-Red) diperpanjang, kenyataannya prestasinya selama ini baik. Dewan juga sudah menerima laporan pertanggungjawabannya,'' ujar Ketua DPRD Kota, Sriyono, kemarin.

Pernyataan dukungan yang dimaksud wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan itu, terkait dengan aksi penggalangan tandatangan sejumlah anggota DPRD Kota terhadap penolakan seleksi direksi PDAM beberapa waktu lalu (SM, 22/9).

Sriyono mengakui, surat yang sudah diajukan pada Wali Kota Sukawi Sutarip itu mengharapkan agar masa jabatan direktur utama yang lama itu dipertahankan lantaran khawatir kinerja BUMD itu kembali menurun. Apalagi, kondisi perusahaan milik Pemkot itu selama ini dianggap morat-marit.

''Suratnya sudah lama, sekitar dua minggu lalu,'' tambahnya. Ditemui wartawan ketika inspeksi mendadak (sidak) di Hotel Gumaya beberapa waktu lalu, Agus Sutiyoso menyatakan tak mau berkomentar apapun tentang PDAM. Dirinya juga enggan disangkutpautkan dengan seleksi direksi di perusahaan yang pernah dikelolanya tersebut.

Intervensi

Sementara itu dalam diskusi tentang PDAM di Unika Soegijapranata kemarin, upaya panitia seleksi atau Pemkot yang memaparkan detail hasil tes direksi kepada media massa mendapatkan acungan jempol. Meski begitu, Pemkot dinilai terlalu mengintervensi tim ahli.

Sebagaimana diketahui, uji kelayakan dan kepatutan selama ini ditangani tim ahli, sementara uji administrasi dilakukan Pemkot. "Tetapi kenyataan di lapangan, panitia untuk uji administrasi terlalu mengintervensi tim ahli,'' kata Ari Purbono, anggota Komisi B DPRD Kota.

Intervensi yang dilakukan, kata dia, membuat tim ahli tak leluasa dalam menentukan sosok direktur PDAM. Mereka hanya sekadar menguji kompetensi yang dimiliki para calon. "Sementara persoalan administratif yang sebenarnya lebih penting justru dilakukan pemerintah.''

Sekretaris Fraksi PKD itu juga menambahkan, kondisi itu menunjukkan adanya permainan tak sehat selama pemilihan berlangsung. "Ada kecenderngan Wali Kota sudah punya calon sejak awal dan mengarahkan tim ahli untuk memilih orang tersebut,'' tandasnya.

Dia juga menganjurkan, sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kinerja direktur sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kepemimpinan sebelumnya. "Dengan demikian dapat diajukan acuan untuk pemilihan periode berikutnya,'' ujarnya. (H12, H31-18)