KAJEN- Memperingati Hari Agraria Nasional Ke-47, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pekalongan mengadakan program sertifikasi gratis bagi 1.000 keluarga tak mampu. Kepala BPN Slamet Riyadi seusai upacara di Kantor BPN, kemarin menjelaskan, dari jumlah itu, separonya telah direalisasikan. Sisanya akan diselesaikan hingga Desember.

Program itu adalah sebagai salah satu bagian untuk meluruskan asumsi yang keliru tentang reformasi agraria.Dikatakan saat ini masih ada yang menafsirkan reformasi agraria sebagai bagi-bagi tanah.

"Padahal intinya bukan itu, sebab tidak semua daerah punya tanah negara bebas yang bisa dibagikan," ujarnya.

Di Pekalongan misalnya, tidak ada tanah negara bebas sehingga asumsi reformasi agraria sebagai bagi-bagi tanah harus diluruskan.

Salah satu inti dari reformasi agararia yaitu adanya upaya lebih memberikan akses kepada masyarakat dalam sertifikasi tanah sesuai dengan aturan.

Akses Lemah

Terkait persoalan sengketa tanah, tambah dia, tidak begitu menonjol di Pekalongan.

"Masalah pertanahan di Pekalongan masih bisa diselesaikan dengan baik," tegasnya.

Dalam sambutannya di upacara peringatan Hari Agraria, Slamet menguraikan akses masyarakat yang masih lemah terhadap tanah. Untuk itu dalam reformasi agraria, hal-hal seperti itu bisa diperbaiki.

"Prinsip dari reformasi agraria adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat," paparnya.

Dalam upacara itu, BPN menyerahkan secara simbolis piagam sertifikat kepada beberapa elemen masyarakat baik perusahhan, lembaga maupun perorangan. (G16-52)