PATI- Sebanyak 401 sekretaris desa (sekdes) se-Kabupaten Pati ditengarai tidak semua bersedia diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).Kamis (20/9) kemarin, merupakan batas terakhir setiap kabupaten harus mengirimkan data sekdes ke Depdagri.

Kabag Pemerintahan Kabupaten Pati, Drs H Rubiyono MM menyatakan, Pemkab belum memiliki jumlah sekdes yang bersedia dan menolak diangkat menjadi PNS. "Belum mengetahui secara pasti," kata dia.

Menyangkut pengiriman ke Depdagri tentang data setiap sekdes, sudah dikirim beberapa hari lalu, sebelum lewat batas terakhir yang ditentukan. "Data tersebut, meliputi nama, umur, lamanya menjabat, dan imbalan tanah bengkok, dan latar belakang pendidikan," ungkap dia. Khusus latar belakang pendidikan, sebagian besar mereka berpendidikan SMA/sederajat. Ada juga yang berpendidikan SMP/MTs dan sarjana meski jumlahnya tidak banyak.

Sedangkan alasan sekdes yang menolak diangkat sebagai PNS, jumlahnya yang pasti belum diketahui, termasuk alasan dan latar belakangnya.

"Karena itu, kami dijanjikan akan segera mendapatkan data tersebut dari pengurus paguyuban sekdes," ujarnya.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kata Rubiyono, pengurus akan rapat dengan para anggotanya. Jika dikumpulkan sekaligus, jumlah mereka terlalu banyak, sehingga kemungkinan pertemuan itu akan diatur sesuai wilayah bekas eks kawedanan.

Pada kesempatan tersebut akan lebih mudah untuk mendata sekdes yang bersedia diangkat menjadi PNS, atau sebaliknya.

Bagi yang menolak, tidak tertutup kemungkinan karena pertimbangan pangkat/golongan, sehingga berpengaruh pada gaji yang akan diterima setiap bulan. "Jika dihitung-hitung gajinya tidak mencukupi, maka wajar bila memilih untuk tetap menggarap tanah bengkok."

Apalagi, jika tanah tersebut termasuk areal pertanian yang subur atau berpengairan teknis, sehingga dinilai lebih menguntungkan bila harus menerima gaji sebagai PNS.(ad-76)