logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 20 September 2007 NASIONAL
Line

Merebut Kembali Harta Keluarga Soeharto

  • Oleh George Junus Aditjondro

WALAUPUN gugatan Soeharto baru saja dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA), kini ada lawan yang lebih tangguh yang harus dihadapi oleh mantan jenderal berbintang itu. Memang, bukan dia sendiri yang harus menghadapi tuntutan StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative itu. Apalagi, MA telah memutuskan bahwa kesehatan Soeharto sudah tidak memungkinkan ia diadili lagi. Jadi, sekali lagi, ini kerja para pengacara Soeharto, seperti Juan Felix Tampubolon dan OC Kaligis, yang boleh menggosok-gosokkan tangan mereka karena akan mendapat rezeki nomplok lagi berupa honorarium buat "jasa"mereka memperpanjang penundaan pengadilan terhadap diri Soeharto serta penundaan pengembalian harta jarahannya ke rakyat Indonesia.

Ini untuk pertama kalinya, sebuah badan PBB berbicara tentang perebutan kembali aset-aset rakyat yang dijarah oleh sejumlah pemimpin negara-negara di Dunia Ketiga dan mantan negara bagian Uni Soviet, serta repatriasi aset-aset itu kembali ke rakyat yang berhak. Tapi, ini bukan untuk pertama kalinya, nama Soeharto muncul di anak tangga teratas daftar mantan pemimpin negara itu, dengan jumlah harta jarahan yang jauh melebihi orang-orang lain di daftar itu. Yaitu, antara 15 sampai 35 miliar dolar AS.

Jumlah itu, "anehnya", mirip sekali dengan apa yang telah dikemukakan dalam liputan utama majalah Time, edisi Asia, tanggal 24 Mei 1999, halaman 16 s/d 29. Di situ, di halaman 17 dikemukakan, bahwa 73,24 miliar dolar AS pernah berada di tangan keluarga Soeharto, tetapi "hanya" 15 miliar dolar yang masih berada di tangan keluarga itu, saat Laporan Utama Time itu diturunkan.

Mengapa perbedaannya begitu besar, yakni antara 15 sampai 35 miliar dolar AS? Menurut perkiraan saya, karena ada berbagai konsep "Soeharto" yang digunakan oleh berbagai pengamat atau lembaga pemantau korupsi. Majalah Time, dengan siapa saya ikut bekerja sama waktu itu, menggunakan konsep "keluarga inti". Jadi hanya suami istri Soeharto dan (alm) Ny Tien Soeharto, beserta keenam anak mereka. Namun orang lain, menggunakan konsep "keluarga besar" Soeharto. Berarti, keluarga inti Soeharto dengan keluarga-keluarga besannya. Berarti termasuk keluarga (alm) Eddy Kowara Adiwinata, besan Soeharto, atau mertua Tutut, berikut anak-anaknya, termasuk dalam konsep kekayaan "keluarga besar" Soeharto.

Konsep "keluarga besar" yang meliputi besan-besan Soeharto dan anak-anak mereka itu lebih realistis. Sebab Indra Rukmana, suami Tutut, selain kemungkinan mempunyai saham dalam berbagai perusahaan milik Tutut, adalah juga pemegang saham kelompok Bimantara yang didirikan oleh Bambang Trihatmodjo, adik Tutut.

Keluarga besar maupun keluarga inti, juga tidak lepas dari masalah dalam menghadapi silat lidah pengacara-pengacara Soeharto. Misalnya soal kekayaan yang bukan a/n Soeharto pribadi, melainkan a/n anak-anaknya. Ketika soal rumah di 8 Winnington Road, London, ditanyakan oleh Tempo kepada Juan Felix Tampubolon, pengacara berbintang lima itu bersikukuh, bahwa rumah itu kan milik Soeharto. Ketika Tempo mengejar, dengan bertanyakan apakah rumah itu milik Sigit Harjojudanto, Juan Felix berkelit: "Wah, saya tidak tahu. Klien saya Pak Harto" (Tempo, 23 September 2007, halaman 29).

Konsep "kekayaan keluarga besar Soeharto" ini juga sedikit bermasalah, bukan hanya dari segi yuridis formal, tetapi juga dari soal kawin-cerai di antara anggota-anggota keluarga besar itu. Sebab bagaimana dengan kekayaan Hasyim Djojohadikusumo dalam bisnis keluarga dia, setelah Letjen (Purn) Prabowo Subianto praktis tidak lagi hidup bersama Titiek, adik Tutut?

Dalam soal gugatan cerai Bambang Trihatmodjo terhadap Halimah, bagaimana status kekayaan Halimah, seandainya gugatan cerai itu berhasil? Halimah jelas tahu, berapa dan di mana kekayaan Bambang. Kalau tidak, bagaimana ia berani mengancam akan menyita Rp 14 triliun kekayaan suami istri itu selama mereka berumah tangga (Nova, 13-19 Agustus 2007)?

Ancaman itu bukan ancaman kosong, sebab dulunya, suami istri itu cukup kompak memupuk kekayaan mereka. Sebab pada tanggal 13 Februari 1992, Bambang dan Halimah menandatangani surat kuasa kepada seorang pengusaha Indonesia di Los Angeles, AS, bernama Han Moeljadi, untuk mewakili mereka dalam semua urusan bisnis mereka di LA. Anehnya, surat kuasa itu ditandatangani di Kedubes AS di Jakarta, di depan Wakil Konsul, Landal L Phillips. Kopi surat mandat itu tersimpan di kantor pencatatan tanah di LA.

Berdasarkan penelitian saya di kantor tersebut, di bulan Agustus 1999, ternyata memang banyak properti di LA, khususnya di kawasan elite Beverly Hills, tercatat a/n Han Moeljadi dan Moeljadi-Moeljadi yang lain. Dari pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh jurnalis Time dan juga saya sendiri, ternyata properti itu secara rutin dihuni oleh Bambang Trihatmodjo bersama istri, anak-anak, adik-adik, dan keponakan-keponakannya.

Singkat cerita, kalau kekayaan semua besan Soeharto dan anak-anak mereka dimasukkan dalam pengertian "kekayaan Soeharto", maka jumlah sepuluh miliar dollar AS itu dengan mudah bisa dikalikan tiga atau lebih. Makanya, spektrum antara 10 sampai 35 miliar dollar AS itu, sangat masuk akal.

Kalau pemerintah sekarang mau serius mengusahakan pengembalian harta jarahan keluarga besar Soeharto, bisa saja pemerintah meminta tolong kantor StAR PBB itu, untuk menginventarisasi properti milik keluarga besar itu, menyitanya, menjualnya, dan mengirimkan hasil penjualannya kembali ke pemerintah di Jakarta, untuk diserahkan kepada korban-korban pelanggaran HAM di era Soeharto.

Begitulah cara pemerintah Filipina pasca-Marcos, khususnya di bawah Presiden Corazon Aquino, memperjuangkan repatriasi harta jarahan keluarga Marcos. Atau, kita memang kalah dengan Filipina dalam soal pemberantasan korupsi tingkat tinggi di negara kita?

Upaya ini, dapat didasarkan pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang No 15 Tahun 2002. Di langkah awalnya, dapat difokuskan pada kekayaan Probosutedjo, Bob Hasan, dan Tommy Soeharto, di Inggris, di mana Departemen Luar Negeri juga telah melakukan inventarisasi terhadap harta jarahan keluarga Soeharto di mancanegara, dengan bantuan KBRI dan KJRI, di bawah koordinasi bekaqs Menlu Ali Alatas.

Jadi, kita tidak perlu hanya menggantungkan diri pada bantuan PBB. Itu, tentunya, kalau ada kemauan politik pada rezim SBY-JK untuk mengusahakan repatriasi harta jarahan keluarga Soeharto, dan kalau keikutsertaan Indonesia dalam upacara peluncuran StAR di markas besar PBB di New York, Senin lalu, bukan sekadar kosmetik politik yang kesekian kalinya, dari rezim-rezim pasca-Soeharto di Indonesia.(41)

- George Junus Aditjondro mengamati korupsi Soeharto beserta keluarga dan kroninya sejak 1994. Bukunya, Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa, diterbitkan oleh LKiS, Mei tahun lalu. Ia dapat dihubungi di: georgejunusaditjondro@ gmail.com


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA