ANKARA - Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan menyatakan ingin mencabut larangan berjilbab di kampus. Pencabutan larangan berjilbab akan menjadi bagian dari perubahan konstitusi negara itu.

Pernyataan Erdogan dalam wawancara dengan koran Financial Times itu bakal membuat gusar kubu sekuler Turki, terutama kalangan jenderal militer. Elite militer telah mencurigai Erdogan ingin memperbesar peran agama di sistem pemerintahan republik sekuler tersebut.

''Hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi tidak boleh dibatasi hanya karena busana yang dikenakan seorang perempuan,'' ujar Erdogan, yang berasal dari partai islamis Akhdalet ve Kalkinma (AK), pemenang pemilu Juli lalu.

Kaum sekuler menganggap jilbab sebagai ancaman simbolis terhadap sistem pemerintahan Turki yang memisahkan antara negara dan agama. Mereka juga khawatir, pencabutan larangan berjilbab akan menimbulkan ketegangan sosial. Namun Partai AK menyatakan, berjilbab merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

Partai islamis itu juga menegaskan, larangan berjilbab di kampus hanya diberlakukan pada 1982 setelah kudeta militer. Kabinet Erdogan bertekad mengganti konstitusi Turki yang merupakan warisan era-militer. (rtr-ben-25)