RAKERNAS PDI-P yang digelar beberapa hari yang lalu telah memutuskan bahwa seluruh kader partai menghendaki Megawati Soekarnoputeri sebagai calon Presiden yang akan diusung oleh PDI-P pada Pemilu 2009. Menurut beberapa elite fungsionaris DPP PDI-P keinginan arus bawah yang menghendaki majunya Megawati sebagai capres dalam Pemilu 2009 didasari oleh beberapa hal.

Megawati dianggap sebagai tokoh nasional yang memiliki "nilai jual" politik dan dianggap mampu bersaing dengan SBY ketika SBY akan kembali maju dalam bursa pencalonan Presiden. Megawati dianggap pula sebagai tokoh internal PDI-P yang memiliki kecakapan politik yang memadai. Konon menurut survei badan litbang PDI-P Megawati dianggap sebagai tokoh yang ideal yang akan membuka peluang kemenangan partai itu dalam pemilu yang tinggal 1,5 tahun lagi.

Namun bagi pengamat politik kritis seperti Arbi Sanit pencalonan Megawati dianggap sebagai kesia-siaan politik. Mengapa? Karena tidak mungkin Megawati akan menang dalam Pilpres 2009 mengingat citra dan kharisma politiknya telah "habis" ketika menjadi Presiden RI menggantikan posisi Gus Dur tahun 2001. Selama 2,5 tahun menjadi presiden telah gagal menghadirkanperubahan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Ingin Bersaing

Megawati bukan lagi sebagai ikon resistensi politik kelompok marjinal terhadap kekuasaan namun hanyalah mantan presiden yang ingin bersaing memperebutkan jabatan kepresidenan untuk kali yang ke-2. Kans untuk memenangkan pemilu presiden juga sangat tipis karena hanya mengandalkan basis dukungan dari masyarakat pemilih PDI-P yang dari hari ke hari semakin rasional menjadi pemilih kritis.

Pencalonan Megawati oleh PDI-P sebagai capres dalam Pemilu 2009 merupakan titik balik sejarah. Mengapa dikatakan sebagai titik balik sejarah? Karena Megawati telah gagal memimpin negara dan bangsa ini ke arah kesejahteraan. Banyak kebijakannya yang kontroversial selama itu, di antaranya: kebijakan impor beras, kebijakan pengampunan (release and discharge) para koruptor, dsb. Di era kepemimpinan Megawati angka kemiskinan juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Pencalonan Megawati sebagai kandidat Capres oleh PDI-P hanyalah mengulang romantika sejarah. PDI-P ingin menjadikan Megawati sebagai ikon pemimpin alternatif. Namun hal tersebut terasa sangat sulit karena selama menjadi pucuk kekuasaan pemerintahan Megawati dan PDI-P seolah melupakan kepentingan masyarakat miskin.

Kelompok "marhaen" tetap menjadi komunitas yang marjinal dari akses ekonomi-politik. Sangat disayangkan PDI-P, partai berhaluan nasional selama ini tidak mengembangkan manifestasi ideologi dalam program-program sosial-ekonomi-kerakyatan untuk dijadikan "komoditi" politik dalam memenangkan pemilu.

PDI-P masih menjadikan Megawati sebagai "komoditi" politik untuk meraih simpati dari masyarakat pemilih. Hal inilah yang boleh jadi bisa dijadikan alasan yang menganalisis bahwa PDI-P mengalami kemunduran secara ideologis dengan mencalonkan Megawati sebagai kandidat capres dalam Pemilu 2009.

PDI-P seolah memantapkan diri sebagai partai politik yang bertumpu kepada kharisma kepemimpinan yang tidak lagi dianggap "kharismatik" oleh masyarakat. Mantan fungsionaris/tokoh PDI-P yang konsisten semenjak era Orde Baru, Kwik Kian Gie pernah mengatakan bahwa ketika Megawati tetap dicalonkan sebagai capres maka partai sebenarnya berkembang menjadi partai oligarkhis. Megawati adalah "tameng" bagi para elite oportunis PDI-P untuk tetap eksis mendapatkan kursi di kabinet-parlemen-struktur partai. Megawati adalah "bemper" kepentingan politik mereka.

Memang secara rasional, era politik sekarang ini bukan lagi era Megawati dengan jargon politik oposisi bagi masyarakat miskin. Era sekarang adalah era partai politik yang serius bekerja bagi kepentingan masyarakat. Bukan lagi era kepemimpinan politik yang direkayasa secara opini/isu politik sebagai pemimpin "satria piningit" atau pemimpin yang membela hak-hak rakyat.

PDI-P perlu reorientasi kepemimpinan politik yang baru atau perlu meng-goal-kan kandidat pemimpin nasional alternatif yang berintegritas-berdedikasi-berideologi kerakyatan yang sebenarnya.

Pemimpin karismatik namun memiliki rekam jejak membela kepentingan masyarakat bawah. Mengapa PDI-P tidak mengusung aktor politik alternatif yang mampu menjadi pilihan politik baru bagi rakyat? (11)

-- Satya Sandhatrisa Gunatmika, koordinator Education Watch, pemerhati sosial di Sragen