Disertasi doktoral yang disampaikan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung di Universitas Gajah Mada baru-baru ini rupanya cukup menyengat dan menimbulkan reaksi internal. Maklumlah Akbar menyinggung soal kepengurusan partai itu saat ini yang didominasi oleh pengusaha mulai Ketua Umum Jusuf Kalla, Ketua Dewan Kehormatan Surya Paloh dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Dikatakan kepengurusan itu terlalu berorientasi pada kekuasaan. Maka berkembanglah kemudian wacana tentang politik saudagar atau saudagar yang berpolitik demi ambisi kekuasaan. Adakah ini salah dalam konteks demokrasi?

Apa pun alasannya, sulit memahami masih ada gaji guru taman kanak-kanak sebesar Rp 30.000 per bulan. Feature wartawan harian ini sangatlah tepat: Bagaimana rasanya hidup dengan pendapatan Rp 30 ribu per bulan? Tentu saja sangat sulit dibayangkan. Terlebih lagi, harga-harga kebutuhan pokok semakin merangkak naik. Tetapi itulah realitas yang dihadapi oleh 262 guru TK/ Raudlatul Athfal/ Bustanul Athfal swasta yang mengajar di desa-desa pinggiran di Kabupaten Rembang. Romantika itu dikisahkan kepada wartawan ketika menerima bantuan tunjangan dari Pemprov Jawa Tengah di aula Pemkab, pekan lalu.

BAGI kalangan usaha, pesta demokrasi sepeti pemilu dan pilkada selalu dinanti dengan harap-harap cemas. Selain faktor keamanan, dunia usaha kerapkali juga khawatir terhadap perubahan-perubahan kebijakan pascapilkada yang sering dianggap tidak berpihak kepada mereka, baik sebagian maupun keseluruhan.

PUTUSAN Majelis Konstitusi (MK) No 5/PUU-V/2007 memberi angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Sudah banyak pemikiran yang mengupas faktor apa yang memengaruhi calon apabila akan maju melalui parpol, gabungan parpol, atau melalui perseorangan. Wacana yang muncul,...

JIKA kita amati, persoalan perbankan syariah di Indonesia dewasa ini sebenarnya bukan terletak pada munculnya justifikasi agama atas operasionalisasi bank syariah. Hal yang amat mendesak untuk dikaji lebih dalam lagi adalah masalah bagaimana caranya membenahi manajemen perbankan syariah yang selama ini berkesan kurang profesional.

Tragedi pilu tentang tewasnya buruh migran kita akibat kebrutalan majikannya di macanegara, terulang kembali, seperti yang belum lama ini menimpa Kunarsih asal Demak. Untuk kali kesekian pemerintah berkesan menutup mata dan telinga. Mengapa para pejabat tak mau mengadopsi "resep" pemerintah Filipina yang secara total membela mati-matian kepentingan pekerjanya di luar negeri?