KLATEN - Warga korban gempa penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR), yang juga menerima dana Program Pemugaran Rumah (PRR) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Pemprov Jateng sebesar Rp 6,5 juta, makin resah.

Pasalnya, telah beredar blanko dan kuintansi pemotongan dana RR tahap III untuk mereka yang sudah menerima dana PRR. Artinya, warga yang telah menerima dana PRR hanya akan menerima uang Rp 3,5 juta dari RR tahap III yang semestinya Rp 10 juta lebih. Sebagian warga bahkan dikabarkan sudah membubuhkan tanda tangan tanda setuju RR tahap ketiganya dipotong.

''Beberapa warga tanda tangan, karena tidak tahu apa-apa,'' ujar Hudi, ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSMP) Kenari, Kecamatan Prambanan, Jumat (7/9).

Pada saat yang sama, di Kantor Pemkab direncanakan berlangsung acara sosialisasi dana Bapermas. Namun, acara itu gagal, karena seluruh pejabat eselon II dan III mengikuti bupati sidak ke desa.

Edaran tentang akan dipotongnya dana RR tahap III bagi mereka yang telah menerima PRR, menurut dia, dibawa oleh fasilitator kelompok ke KSMP. Edaran itu menyebutkan, dana RR tahap III bagi mereka yang juga menerima dana PRR, akan dipotong Rp 6,5 juta/orang.

Kuitansi tanda pemotongan dana RR III juga ditemukan di Kecamatan Wedi. Warga Desa Jiwo Wetan diminta tanda tangan begitu menerima uang RR III yang sudah dipotong PRR.

Salah seorang ketua KSMP, yang tak mau disebutkan namanya, mengaku kelompoknya yang beranggotakan sembilan orang hanya memperoleh dana RR III Rp 32.976.000 , setelah dipotong dana PRR.

Kecewa

Gagalnya sosialisasi tentang pemotongan dana RR tahap III di Kantor Pemkab, kemarin, membuat semua kades, fasilitator, dan BPD merasa kecewa. Sebab, penundaan itu dilakukan mendadak.

''Kami sudah jauh-jauh datang ke Kantor Pemkab, ternyata sosialisasi tidak jadi dilakukan. Padahal, persoalan dana ini sangat serius lo,'' ujar Joko Daryono, kades Ngandong, Kecamatan Gantiwarno.

Seorang staf Kantor Pmberdataan Masyarakat (KPM), Surahman - yang menemui para kades - mengatakan sosialisasi ditunda, karena muspida mengikuti bupati pada suatu acara di luar.(H34-58)