SEMARANG-Maraknya sweeping terhadap produk software atau peranti lunak oleh aparat kepolisian menjadikan pengusaha komputer resah. Banyak perusahaan mengantisipasi aksi sweeping itu, bahkan tidak sedikit yang memilih tutup atau menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai ada solusi.

Ketua Komite Tetap Multimedia Kadin Jateng Lukas Lukmana, mengatakan, kegiatan penegakan hukum mestinya dilakukan secara bertahap. Pasalnya UU Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan produk yang terbilang baru. Belum ada petunjuk teknis yang bisa menjadi pedoman di lapangan.

''Penegakan, misalnya bisa dilakukan dengan tujuan sebatas mendapat data penggunaan software di suatu instansi. Output-nya berupa imbauan untuk melegalkan peranti lunak yang belum legal. Selanjutnya razia ditujukan untuk pemeriksaan, apakah imbauan sudah dilaksanakan?" katanya didampingi Reza Tarmizi, Ketua Komite Tetap Iptek Kadin Jateng kemarin.

Lukas yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Jateng menambahkan, kurang adanya pemahaman di dataran teknis di lapangan, terutama terhadap objek operasi, target pemeriksaan, dan prosedur teknis pemeriksaan. Hal itu akan menjadikan adanya standar ganda di lapangan.

Dari sisi vendor, sistem kepemilikan lisensi peranti lunak yang beraneka ragam cukup membingungkan pengguna yang ingin melengkapi perusahaannya dengan peranti lunak legal.(H22-33)