JAKARTA-Sidang Paripurna DPR RI menyetujui usulan APBN-P 2007 yang diajukan pemerintah dan panitia anggaran. Namun pemerintah masih mendapatkan catatan penting terkait perbaikan kinerja ekonomi yang dianggap masih kurang optimal.

Dalam sidang paripurna yang berlangsung Selasa (28/8) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, semua fraksi menyatakan setuju terhadap laporan panitia anggaran yang dibacakan Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Emir Moeis. Hasil yang dipaparkan Emir menyebutkan, pertumbuhan ekonomi tetap pada angka 6,3 persen dengan inflasi disepakati menjadi 6,0 persen atau turun 0,5 persen dari APBN-nya 6,5 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) disepakati sebesar Rp 3.761.412,2 miliar atau turun Rp 17.742,5 miliar dari APBN-nya sebesar Rp 3.779.154,7 miliar.

Selain itu, pendapatan negara dan hibah pada APBN-P mencapai Rp 694.087,9 miliar atau turun Rp 28.970 miliar dari APBN-nya sebesar Rp 723.057,9 miliar. Turunnya penerimaan itu, kata Emir, dikarenakan rendahnya penerimaan pajak. Ini terjadi akibat perubahan indikator ekonomi makro, langkah kebijakan di bidang perpajakan, dan dampak realisasi penerimaan pajak yang rendah tahun 2006. "Kami mengusulkan agar pemerintah meningkatkan efektivitas administrasi pajak dan cukai serta melakukan pengecekan yang lebih akurat mengenai mekanisme pengembalian restitusi PPN," katanya.

Perkiraan belanja negara juga diperkirakan turun dari Rp 763.570,8 miliar menjadi Rp 752.373,2 miliar. Penyebabnya, penurunan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 6.604 miliar dan belanja ke daerah sebesar Rp 4.593,6 miliar. Di samping itu, pembayaran bunga utang disepakati sebesar Rp 83.555,1 miliar dan subsidi yang terdiri atas subsidi premium, kerosin, solar, dan LPG mencapai Rp 55.604,3 miliar. Berdasarkan pertimbangan penerimaan dan belanja negara itu, defisit anggaran yang ditetapkan 1,5 persen dari PDB atau naik Rp 17.772 miliar menjadi Rp 58.285,3 miliar.

Restrukturisasi

Catatan yang diberikan panitia anggaran pada adanya penyehatan PLN dan Pertamina yang disertai dengan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan. Hal itu juga harus dibarengi dengan settlement utang-piutang dua BUMN itu, melakukan audit khusus, dan merealisasikan penyambungan 450-900 VA untuk rakyat kecil.

Secara umum, catatan panitia anggaran juga difokuskan pada penanganan lumpur Lapindo yang menekankan tanggung jawab PT Lapindo Brantas, tumpang tindih dana dekonsentrasi antara APBN dan APBD serta verifikasi terhadap dana pascabencana yang harus teliti dan hati-hati.

Sedangkan anggota DPR banyak menyinggung soal anggaran pendidikan, turunnya penerimaan pajak, dan reformasi birokrasi yang kurang optimal dengan masih adanya korupsi dan penyerapan anggaran yang tidak efisien.

Satu hal yang menjadi catatan penting dalam APBN-P, menurut Emir, persoalan remunerasi (sistem penggajian) untuk reformasi birokrasi yang dikomentari secara beragam oleh anggota DPR. Fraksi PAN tegas menolak program itu, karena dinilai tidak mempunyai korelasi positif dengan upaya peningkatan penerimaan negara. "Reformasi birokrasi berbasis kinerja tidak mencapai sasaran. Pembahasan remunerasi dengan Komisi XI bahkan telah melanggar tata tertib, karenanya FPAN tidak setuju dengan alokasi anggaran remunerasi oleh Departemen Keuangan," kata juru bicara FPAN Nasril Bahar.

Remunerasi rencana awalnya akan dilakukan pada Depkeu, BPK, dan MA dengan total anggaran untuk September sampai Desember 2007 mencapai Rp 1,464 triliun.Di samping FPAN, FPKS menyatakan, reformasi birokrasi adalah gebrakan yang diperlukan, namun tidak melulu terkait dengan gaji. (J10-33)