| Selasa, 28 Agustus 2007 | NASIONAL |
Ketua MPR Minta Jaminan Australia
JAKARTA- Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid meminta jaminan dari Parlemen Australia mengenai kelompok separatis yang melarikan diri ke negara tersebut guna meminta suaka politik. Hal itu disampaikan ketika menerima kunjungan Senator John Watson dari parlemen Australia di Gedung MPR Jakarta, kemarin. Didampingi Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud dan Mooryati Soedibyo, Hidayat menegaskan kembali komitmen Australia untuk keutuhan NKRI mengingat belakangan ini kembali marak aksi pengibaran bendera separatis baik di Papua maupun di Maluku. Di antara kelompok tersebut, banyak yang melarikan diri ke Australia untuk meminta suaka politik. "Saya minta jaminan Pemerintah Australia untuk keutuhan NKRI, karena keutuhan NKRI akan berdampak pada keamanan di Indonesia dan juga akan berdampak pada keamanan di Australia," tegasnya. Sementara Senator John Watson menyatakan, Pemerintah Australia dan partai-partai politik yang ada di sana mendukung penuh keutuhan NKRI dan tidak akan mendukung gerakan separatisme. John Watson juga mengusulkan agar dilakukan kunjungan bersama antara parlemen Indonesia dan Australia ke daerah-daerah yang bergejolak seperti di Papua dan Maluku. "Itu usulan yang bagus, tetapi hal ini sebaiknya dibicarakan di tingkat anggota DPR RI," kata Hidayat menanggapi usul tersebut. Ketua DPR Agung Laksono yang menerima John Watson di tempat terpisah mengharapkan, agar hubungan antara Indonesia dan Australia menghasilkan peningkatan demokrasi. "Senator Australia menyambut gembira terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia, sehingga mereka memiliki program untuk memberikan asistensi, karena demokrasi itu tidak bisa hanya berupa semangat saja, melainkan harus ditunjukkan dalam aturan-aturan dan juga dalam produk-produk kebijakan, termasuk proses legislasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peningkatan demokrasi," terangnya. Dikatakan, bantuan yang akan diberikan oleh pihak Australia bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk pelatihan di berbagai hal yang menyangkut peningkatan kemampuan, atau capacity building. Antarparlemen Setelah menerima kunjungan parlemen Australia, Ketua MPR juga menerima kunjungan delegasi parlemen Laos yang dipimpin Presiden Parlemen Laos Thongsing Thammarong. "Dari pertemuan dengan Parlemen Laos, disepakati untuk menjadikan hubungan antarparlemen sebagai hubungan yang menguatkan hubungan antarnegara.'' Dikatakan, sekarang ini adalah era di mana demokratisasi digalakkan dengan luar biasa, dan untuk itu parlemen tentu menjadi suatu hal yang sangat penting. ''Oleh karenanya, di mana pun di berbagai negara, keputusan-keputusan negara tidak lagi diambil melalui eksekutif, tetapi ada keterlibatan legislatif," tandasnya. Menurut Hidayat, setiap negara mempunyai kekhasan. Setiap negara tidak boleh memaksakan kepada negara lain untuk mengikuti secara mentah-mentah apa yang dilakukan oleh parlemen di negara tersebut. ''Kita harus menghormati dan mendorong agar berbagai pihak atau negara bisa meningkatkan praktek berdemokrasinya.'' (J22-49) |