JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dari kubu Jacob Nuwawea akan menggugat kepengurusan KSPSI pimpinan Syukur Sarto ke pengadilan. Mereka menilai kongres luar biasa (KLB) yang diselenggarakan kubu Syukur mulai Jumat sampai Minggu tidak sah dan ilegal.

Latief Nasution, Sekjen DPP versi Jacob, Senin kemarin, mengatakan sudah ada kesepakatan di Rakernas bulan Februari 2007 yang menyatakan kongres akan diadakan satu tahun kemudian, yakni Februari 2008.

''Tapi kelompok Syukur tidak percaya diri, sehingga tidak mau bersaing secara sehat di Kongres 2008,'' kata Latief. KSPSI Jacob akan menyerahkan keabsahan dua kepengurusan DPP ke pengadilan.

''Jadi, tak perlu ada perebutan gedung atau aset-aset lainnya. Kita serahkan pada hukum, siapa yang berhak berkantor di gedung ini,'' kata Latief didampingi Ketua Umum Federasi SPSI Tekstil, Sandang dan Kulit, Alboin Sidabutar, serta Ketua Umum Federasi SP Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi, Ida Ayu Mustikawati.

KLB kubu Syukur diikuti 15 dari 17 Federasi SPSI, dan 25 dari 30 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta lebih dari 75 persen pengurus cabang dan pengurus tingkat perusahaan. Ketua Umum Sarto didampingi Sekjen David CH. Sebagai Wakil Ketua Umum Atika Karwa.

Demo

Kongres diwarnai demo oleh kubu Jacob Nuwawea. Mantan Menakertrans era Presiden Megawati itu menolak pelaksanaan kongres.

Untuk pengamanan kongres, Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 1.000 personel. Bahkan, Kapolda Irjen Firman Gani langsung memimpin pengamanan itu. Wapres Jusuf Kalla yang sedianya membuka KLB pun akhirnya tidak hadir.

Untuk menunjukkan bahwa KLB merupakan aspirasi dari sebagian besar DPD, DPC, dan federasi, para peserta membuat surat pernyataan yang isinya setuju diadakannya perhelatan tertinggi organisasi. Surat pernyataan diberikan kepada para pendemo kubu Jacob.

Sekretaris DPD KSPSI Jawa Tengah G Hartoyo SH yang menghadiri KLB mengatakan, kongres kubu Syukur telah memenuhi AD/ART organisasi karena disetujui sebagian besar dari mereka yang berhak.

Dia berharap, ketua umum yang baru bisa lebih dinamis dalam memajukan perbaikan kesejahteraan pekerja. Ini penting karena tantangan masyarakat pekerja ke depan kian berat.

Ketua DPD KSPSI Riau, Hermansyah, menyatakan pihaknya mendukung KLB agar tidak ada lagi masalah internal di tubuh organisasi.

''Kami ingin pengurus yang baru fokus pada penyelesaian masalah ketenagakerjaan, bukan lagi pada masalah internal organisasi.''

Syukur yang dihubungi terpisah menyatakan siap menghadapi segala sesuatu jika kelompok Jacob menggugat KLB. ''Yang jelas, kami sudah mempersiapkan semua dokumen dan tanggapan dari pengurus pusat, federasi, DPD, dan pengurus tingkat pusat, selain tanggapan hukum dari pakar hukum.''(C2,ant-41)