JAKARTA-Program konversi minyak tanah ke gas dinilai terlalu cepat dan kurang sosialisasi. Akibatnya, rakyat kecil yang dikorbankan dan harus mengantre minyak tanah berhari-hari. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI-P Emir Moeis kepada wartawan usai raker dengan Depkeu, BPS, BI, dan Komisi XI DPR RI, Senin (27/8).

''Kemungkinan minyak tanah dikurangi karena dianggap sebagian sudah pakai elpiji, tapi belum ada sosialisasi matang untuk memakai elpiji. Tahun 70-an, golongan menengah saja butuh waktu 3-5 tahun untuk konversi ke gas, masa rakyat kecil dalam beberapa bulan bisa ganti dari minyak tanah ke elpiji,'' katanya.

Bila pemerintah sudah menghitung, lanjutnya, pengurangan biaya sosialisasi dan subsidi elpiji bisa mengambil dari subsidi minyak tanah. Akibatnya anggaran menjadi dobel, namun Emir menilai langkah itu lebih baik untuk mengantisipasi kelangkaan minyak tanah dan kegagalan program konversi.

Terlebih lagi, dalam APBN-P 2007 belum ada pengurangan subsidi minyak tanah. Langkah konversi pun masih dalam tahap sosialisasi. Karenanya ia mengaku heran dengan kelangkaan minyak tanah yang sudah terjadi. Persoalan ini dibahas mendetail dalam rapat Panitia Anggaran yang berlangsung semalam.

Tak Langsung Ditarik

Pemerintah menjanjikan tidak akan langsung menarik minyak tanah di daerah konversi, sebelum masyarakat setempat benar-benar menerima program pengalihan tersebut.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam jumpa pers usai melakukan rapat membahas kemajuan program konversi minyak tanah ke "liquified petroleum gas" (LPG) dan kelangkaan akibat program tersebut di Jakarta, Senin malam, mengatakan, pemerintah akan terus menyempurnakan dan belajar dari pelaksanaan program yang baru berjalan dua bulan ini.

"Untuk pelaksanaan program selanjutnya, kami akan berikan tabung secara gratis, tapi tidak ditarik minyaknya," katanya.

Ia melanjutkan, setelah masyarakat di wilayah konversi bisa menerima, maka Pertamina akan menarik secara bertahap minyak tanahnya.

Dirut PT Pertamina (Persero) Ari Sumarno mengatakan, pola pelaksanaan konversi masih tetap seperti sekarang. Hanya saja, kalau dulu Pertamina langsung menarik 70 persen atau 50 persen minyak tanah di wilayah konversi, maka nantinya tidak ditarik sama sekali.

"Kami akan memberikan waktu transisi kepada masyaratakat, agar mereka tidak kaget dan bergejolak," katanya.

Pola tersebut yang dilakukan Pertamina di Cempaka Baru, Jakarta Pusat dan berjalan dengan sukses.

Purnomo juga mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialiasi ke masyarakat.

Pemerintah akan melibatkan PT Energy Management Indonesia dalam proses sosialiasi tersebut.

Dirut Energy Gannet F Pontjowinoto mengatakan, sosialiasi program konversi memang membutuhkan waktu lama, karena harus mengubah budaya masyarakat yang bertahun-tahun menggunakan minyak tanah.

Subsidi Dobel

Terkait subsidi yang dobel, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kemungkinan anggaran yang dobel sangat kecil. ''Kami akan memonitor berapa angka pasti untuk volume kerosin, pengeluaran untuk elpiji, supaya tidak ada anggaran yang dobel. Tapi kami rasa perlu ada pengawasan area konversi elpiji yang kalau tidak salah difokuskan di Jawa,'' katanya usai raker dengan komisi XI DPR RI.

Ia menambahkan, pengawasan tersebut akan memonitor apakah volume konsumsi minyak tanah di area tersebut juga menurun. Dengan demikian ada konsistensi antara subsidi kerosin yang akan dikonversi ke elpiji, baik dari sisi daerah, target konsumen, maupun volume konsumsinya kepada implikasi anggaran.

Namun demikian, lanjutnya, anggaran yang sudah ditetapkan, realisasinya masih diperhitungkan dari pengeluaran.

''Anggaran fix tapi realisasi kan tergantung dari pengeluaran, jadi tidak bisa kalau sudah ada di APBN berarti kemudian bisa keluar begitu saja. Harus ada prosedur untuk mencairkan anggaran itu sesuai dengan bukti-bukti pelaksanaannya,'' tegasnya. (J10,ant-41)