USULAN pencopotan Milhous Teddy Sulistyo SE dari ketua Komisi III DPRD Kota Salatiga, tampaknya menarik untuk dicermati. Ada beberapa alasan yang dikemukakan Toto Suprapto, bekas ketua Komisi III yang setahun lalu digantikan Teddy.

Salah satunya, masalah laporan masyarakat adanya indikasi penyimpangan lelang proyek (SM; 24/8). Alasan itu, tampaknya menjadi pembenar dugaan Budi Sutrisno SH MH, advokat dan konsultan hukum di kota Salatiga.

Kericuhan proses pelelangan di Pemkot Salatiga, menurut Budi, tak terlepas dari kepentingan oknum partai politik dan orang-orang tertentu yang berada di ring satu penguasa Salatiga. (SM; 20/8)

Ketika ada warga melaporkan ke komisi yang membidangi masalah pembangunan tersebut, tindakan para wakil rakyat yang duduk di Komisi III bisa jadi pekewuh. Apakah akan menindaklanjuti atau sebaliknya, lantaran ada anggota yang diduga terlibat.

Yang mungkin tidak diperhatikan (atau masa bodoh?) oleh para wakil rakyat adalah, lokasi kota Salatiga yang sebenarnya hanya sejengkal saja.

Bila ada orang yang naik pohon kelapa di Lapangan Pancasila misalnya, tentu akan mudah mengetahui di jalan lingkar Salatiga di Argomulyo ada proyek penanaman pohon palem bernuansa politis hingga merugikan rekanan dan warga karena banyak yang mati.

Bila menengok ke Jalan Hasanuddin, tepatnya di kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada proyek penerangan jalan umum Rp 6,5 miliar yang bermasalah lantaran adanya intervensi oknum tertentu.

Jika melihat Jalan LMU Adi Sucipto, tepatnya di kantor Dinas Pendidikan, ada pekerjaan pengadaan seragam beserta kelengkapannya Rp 389 juta yang juga kental campur tangan anggota DPRD.

Belum lagi bila melihat kantor Polres Salatiga. Pasti akan mudah mengetahui adanya berkas pemeriksaan perkara korupsi pengadaan buku wajib PT Balai Pustaka Rp 17,6 miliar yang masih ditumpuk.

Padahal sudah beberapa bulan dikembalikan oleh penuntut umum untuk diperbaiki.

Oknum Legislatif

Terjadinya kasus-kasus tersebut, diduga tak pernah luput dari campur tangan oknum-oknum legislatif. Begitu ada proses hukum, mereka pun tiarap.

Hal itu dialami bekas kepala Dinas Pendidikan Drs Bakri MEd dan stafnya Drs Kadarisman dijadikan tersangka korupsi pengadaan buku, tak satu pun anggota dan bekas DPRD yang memberi advokasi hukum kepada keduanya.

Upaya pencopotan Teddy tersebut, tampaknya juga tak terlepas dari aksi balas dendam atas pelengseran Hj Sri Yuliani dari jabatan sekretaris Komisi III beberapa bulan lalu. Walaupun hal tersebut dibantah Yuliani (SM; 24/8).

Teddy sendiri juga membantah di komisinya sedang terjadi ontran-ontran. Katanya, kinerja komisinya sekarang ini baik - baik saja. Permasalahan tersebut, tampaknya tak perlu terjadi bila mereka perpikiran lebih dewasa.

Ketika mencoblos gambar mereka, rakyat berharap para wakil rakyat dapat membantu mengentaskan dari kehidupan miskin. Membantu meringankan biaya sekolah, memberi bantuan pengobatan gratis, menurunkan tarif PDAM, dan lainnya.

Menurut catatan penulis, sejak mereka dilantik hingga sekarang, belum bisa memenuhi janji-janjinya seperti saat merebut hati rakyat melalui kampanye 2004 lalu. Yang terjadi hingga sekarang, justru rebutan rezeki.

Padahal, tak lama lagi masa kerja mereka akan berakhir. Lalu, kapan akan bekerja menyejahterakan warga Salatiga? (54)