KHARTOUM - Hubungan Sudan dan Barat diperkirakan bakal makin renggang. Pasalnya, negara itu mengusir diplomat Eropa dan Kanada atas tuduhan mencampuri urusan dalam negerinya.

Gedung Putih, kemarin, menanggapi langkah Sudan itu dengan mengatakan pihaknya berharap hal itu bukanlah cara untuk mengalihkan upaya dunia internasional untuk mengakhiri konflik di Darfur. Menurut Washington, kekerasan di Darfur bisa digolongkan kejahatan kemanusiaan.

''Sudan telah memanggil utusan Komisi Eropa dan kuasa usaha Kanada. Negara itu memberitahu bahwa mereka berstatus ''persona non grata'' karena mencampuri urusan dalam negeri Sudan,'' kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ali al-Sadek kepada kantor berita Sudan SUNA. Alasan pasti pengusiran tersebut belum diketahui.

''Pemerintah Sudan memiliki sejarah melakukan pengusiran diplomat,'' kata juru bicara Gedung Putih Gordon Johndroe. ''Saya berharap mereka (pemerintah dan rakyat Sudan) masih punya keinginan untuk memenuhi janji mereka kepada Dewan Keamanan PBB.''

Pemerintah Kanada telah minta penjelasan dari pihak Khartoum soal itu. ''Kami telah mengajukan pertanyaan mengapa mereka (pemerintah Sudan) mengusir kuasa usaha kami,'' kata juru bicara Departemen Luar Negeri Kanada Rodney Moore. Dia menyebut nama diplomat yang diusir itu Nuala Lawlor.

''Ny Lawlor melakukan segalanya dalam menjalankan tradisi diplomasi negeri kami yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, demokrasi, hak perorangan, serta penegakan hukum,'' kata Moore.

Komisi Eropa mengatakan kepala delegasi Uni Eropa di Khartoum adalah Kent Degerfeld dan mengkonfirmasikan bahwa kantor perwakilan di Khartoum telah menerima surat yang menyangkut kebijakan tersebut.

Pada Oktober 2006 utusan PBB, Jan Pronk, diusir karena mengritik kebijakan dan cara pemerintah Khartoum menangani konflik di wilayah Darfur yang telah berusia empat tahun lebih.

Langgar Embargo

Sementara itu Amnesti Internasional, kemarin, menyatakan Sudan melanggar embargo senjata PBB dan perjanjian damai di wilayah itu, karena masih mengirim senjata ke Darfur. Para pakar internasional memperkirakan sekitar 200.000 orang tewas dan 2,5 juta lainnya diusir dari rumah mereka sejak pemerintah Sudan memobilisasi milisi, yang dikenal sebagai Janjaweed, untuk memadamkan pemberontakan pada 2003. Konflik itu meletus empat setengah tahun lalu di bagian utara wilayah tersebut, namun meluasnya senjata ke selatan pada 18 bulan terakhir telah meningkatkan ketegangan.

Embargo senjata PBB 2005 dan perjanjian perdamaian 2006 antara pemerintah dan pemberontak Gerakan Pembebasan Sudan (SLM) telah melarang pengiriman senjata ke wilayah itu.(afp-ant-26)